Senin, 14 Oct 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Pemkab Tolak Lantik Kades Tlonto Ares

09 Oktober 2019, 02: 44: 14 WIB | editor : Abdul Basri

SAKRAL: Kepala desa terpilih mengikuti geladi bersih persiapan pelantikan di Pendapa Ronggosukowati kemarin.

SAKRAL: Kepala desa terpilih mengikuti geladi bersih persiapan pelantikan di Pendapa Ronggosukowati kemarin. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN – Kepala desa (Kades) terpilih dari 91 desa mengikuti geladi bersih persiapan pelantikan di Pendapa Ronggosukowati kemarin (8/10). Di antara calon pemimpin desa itu, tidak ada Miskalam Bakri, Kades terpilih Tlonto Ares, Kecamatan Waru.

Beberapa waktu lalu, Miskalam melayangkan surat permohonan agar dilantik bersamaan dengan Kades terpilih lainnya. Permohonan itu disampaikan secara tertulis dan lisan. Tetapi, pemerintah menolak usulan itu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan Ach. Faisol mengatakan, Pilkades Tlonto Ares ditunda. Bupati mengeluarkan kebijakan jelas mengenai penundaan itu.

Dengan demikian, pemerintah hanya akan melantik 91 Kades terpilih. Hasil pemilihan di Tlonto Ares tidak diakui. ”Keputusannya sudah jelas, Pilkades Tlonto Ares ditunda,” tegas Faisol saat meninjau persiapan pelantikan.

Faisol menyampaikan, pilkades di desa tersebut ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Tetapi, kemungkinan akan digelar 2021 mendatang. Mengenai upaya hukum yang dilakukan pihak panitia pemilihan kepala desa (P2KD) dan calon di desa itu, dipersilakan.

Pemerintah akan mengikuti proses yang berlangsung. Hanya, untuk sementara waktu tidak ada perubahan keputusan. Pilkades Tlonto Ares ditunda. ”Kalau dibawa ke ranah hukum, dipersilakan,” kata pria berkumis itu.

Kuasa Hukum P2KD Tlonto Ares M. Alfian menyampaikan, panitia melayangkan gugatan ke Ombudsman RI dan pengadilan tata usaha negara (PTUN). Keputusan bupati terkait penundaan pilkades itu dinilai tidak tepat.

Bahkan, ada dugaan maladministrasi. Dengan demikian, gugatan ke pengadilan dilayangkan. Mengenai pelantikan Kades, beberapa waktu lalu panitia mengusulkan agar bersamaan dengan desa lainnya.

Namun, usulan itu tidak dikabulkan. Bagi Alfian, keputusan itu hak pemerintah. Tetapi, jika suatu saat ada keputusan dari pengadilan, pemerintah wajib melaksanakan putusan tersebut.

Alfian akan terus mengawal kasus tersebut. Menurut dia, banyak kejanggalan yang dilakukan pemerintah. Dia berharap proses hukum berlangsung secara cepat. Dengan demikian, hasilnya segera dieksekusi. ”Akan terus kami kawal kasus ini,” janjinya.

Sekadar mengingatkan, pilkades serentak 2019 di Pamekasan direncanakan digelar di 93 desa. Namun, menjelang pemilihan, ada dua desa yang ditunda. Yakni, Tlonto Ares, Kecamatan Waru dan Lesong Daya, Kecamatan Batumarmar.

Penundaan itu lantaran tahapan pilkades yang dilakukan P2KD telat. Akibatnya, dua desa itu harus mengikuti pilkades serentak 2021 mendatang. Meski ditunda, P2KD Tlonto Ares tetap menggelar pilkades.

Sebelum menggelar pilkades, panitia menyurati bupati dan menggelar audiensi dengan dewan. Namun, keputusan tak berubah, yakni ditunda. Pilkades juga tanpa pengamanan aparat kepolisian.

Kades terpilih dari pilkades serentak itu akan dilantik Sabtu (12/10) mendatang. Seluruh rangkaian pemilihan itu menghabiskan anggaran senilai Rp 9 miliar.

(mr/pen/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia