Senin, 14 Oct 2019
radarmadura
icon featured
Sampang

Harus Coret Bacakades Positif Narkoba

Desak Komisi I DPRD pada P2KD

09 Oktober 2019, 02: 40: 09 WIB | editor : Abdul Basri

Nasafi  Ketua Komisi I DPRD Sampang.

Nasafi Ketua Komisi I DPRD Sampang. (IMAM S. ARIZAL/RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG – Komisi I DPRD Sampang meminta dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) tegas dalam menindak bakal calon kepala desa (bacakades) positif narkoba. Pasalnya, salah satu bacakades asal Kecamatan Sokobanah dikabarkan positif narkoba.

Hal itu setelah 132 bacakades se-Sampang mengikuti tes urine di BNN Provinsi Jawa Timur pekan lalu. Menurut Ketua Komisi I DPRD Sampang Nasafi, tidak ada toleransi bagi siapa pun yang positif narkoba.

Apalagi saat ini Sampang termasuk salah satu daerah darurat narkoba. Jika komitmen pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi barang haram itu lemah, peredaran narkoba bisa kian marak.

”Kemarin setelah pelaksanaan tes urine di Surabaya, ada informasi bahwa ada salah satu bacakades positif. Cuma kita belum ada koordinasi dari DPMD maupun camat setempat,” kata Nasafi kemarin (8/10).

Jika memang positif narkoba, bacakades tersebut harus dicoret. Sebab, salah satu syarat untuk menjadi cakades harus bebas narkoba. Caranya, dengan mengikuti tahapan tes urine di rumah sakit yang sudah ditunjuk.

”Kalau misalnya positif, itu menjadi hak prerogatif  P2KD, termasuk tim kecamatan dan kabupaten,” terangnya.

Pihaknya juga meminta agar calon yang dinyatakan positif narkoba untuk menerima dicoret dari pencalonan. Karena itu sudah ketentuan mutlak yang tidak bisa ditawar. Selain itu juga demi masa depan Sampang yang lebih baik.

”Karena ini demi Sampang ke depan, sesuai visi misi Bapak Bupati, yaitu Sampang Hebat Bermartabat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala DPMD Sampang Abd. Malik Amrullah mengatakan, sesuai regulasi yang ada, syarat bacakades harus bebas narkoba. Karena itu, ketika ada yang dinyatakan positif narkoba, otomatis tidak lolos administratif. Bacakades tersebut bisa dicoret dalam daftar kontestasi pilkades serentak 2019.

Tetapi teknis pencoretannya tidak berada di DPMD, melainkan tugas dari panitia pemilihan kepala desa (P2KD) setempat. ”Itu tergantung dari P2KD menerjemahkan. Ini kan masuk syarat administrasi,” tegasnya.

(mr/mam/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia