Senin, 14 Oct 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Pemilihan Anggota BPD Terus Disoal

08 Oktober 2019, 04: 45: 59 WIB | editor : Abdul Basri

BERPOLEMIK: Warga dari Kecamatan Tanjungbumi kemarin audiensi ke Komisi A DPRD Bangkalan terkait tahapan pemilihan BPD.

BERPOLEMIK: Warga dari Kecamatan Tanjungbumi kemarin audiensi ke Komisi A DPRD Bangkalan terkait tahapan pemilihan BPD. (DAFIR FALAH/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Persoalan pemilihan anggota badan permusyawaratan desa (BPD) terus mengemuka. Kemarin (7/10), giliran warga dari Kecamatan Tanjungbumi yang menyoal masalah pemilihan anggota BPD dengan melakukan audiensi ke Komisi A DPRD Bangkalan.

Tujuan audiensi warga tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Yakni, berkaitan dengan tahapan pemilihan anggota BPD.

Perwakilan warga Desa Macajah, Kecamatan Tanjungbumi, Mohammad Tofan mengutarakan, tahapan pemilihan anggota BPD di Kecamatan Tanjungbumi harus diulang. Sebab, tidak ada keterbukaan dari panitia.

”Tidak ada sosialisasi tentang pemilihan anggota BPD. Saya tidak pernah menemukan materi sosialisasi,” kata dia kemarin.

Pihaknya perlu menyampaikan kondisi riil di lapangan ke komisi A sebagai mitra kerja pemerintah. ”Berbeda dengan di kecamatan lain yang ada banner dan segala macamnya. Tapi, di Tanjungbumi tidak ada. Benar-benar tertutup dan tidak transparan,” ungkapnya.

Menurut Tofan, tidak ada sosialisasi tentang pemilihan BPD tak hanya dirasakan warga Desa Macajah. Tetapi juga Desa Tanjungbumi, Banyu Sangka, Telaga Biru, dan Desa Bumi Anyar. ”Setelah saya tanya, desa-desa lain juga begitu,” terangnya.

Tofan menyampaikan, pihaknya tidak punya kepentingan apa-apa. Yang terpenting tahapan demi tahapan pemilihan anggota BPD dijalankan dengan benar. Kalau tahapan sosialisasi saja tidak ada, bagaimana dengan tahapan yang lain.

”Ada apa kok begitu tertutup? Terus, proses demokrasi yang seperti apa yang kita pahami kalau begini,” tanyanya.

Tofan mengaku tidak ada urusan siapa saja calon yang mau maju menjadi anggota BPD. Asalkan, tahapannya dilalui sesuai aturan. ”Tolong ini dievaluasi. Kami minta tahapan pemilihan anggota BPD di Tanjungbumi dilakukan dari awal lagi karena tidak fair,” sebutnya.

Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Moh. Mujibur Rahman mengatakan, terkait laporan dari warga Tanjungbumi, pihaknya tidak akan tinggal diam. Sesegera mungkin komisi A akan memanggil pihak DPMD dan camat Tanjungbumi. Sebab, pemilihan anggota BPD banyak mendapatkan protes.

”Terutama ketika ada kabar pemilihan serentak diundur, banyak yang mengeluhkan. Sebab, ada desa yang sudah siap. Tapi, juga ada desa yang masih bermasalah,” katanya. Pihaknya akan duduk bareng dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terbaik atas persoalan pemilihan anggota BPD ini. 

(mr/daf/hud/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia