Senin, 14 Oct 2019
radarmadura
icon featured
Sampang

Temukan Pelaksanaan Pokir Bermasalah

08 Oktober 2019, 02: 00: 59 WIB | editor : Abdul Basri

Sidik (Ketua Jaka Jatim Korda Sampang).

Sidik (Ketua Jaka Jatim Korda Sampang). (RUSYDI ZAIN/RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG – Pelaksanaan program pokok pikiran (pokir) milik 45 anggota DPRD Kabupaten Sampang bermasalah. Hal itu berdasarkan investigasi Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim). Bahkan, dalam waktu dekat, temuan tersebut bakal dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.

Ketua Jaka Jatim Korda Sampang Sidik mengatakan, program pokir tersebar di 14 kecamatan. Pihaknya mengambil sampel secara acak di semua kecamatan tersebut. Hasilnya, banyak pengerjaan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB).

Misalnya, proyek plengsengan dikerjakan di tanah lapang. Padahal itu tidak boleh. Selain itu, ada plengsengan yang dikerjakan di lokasi tambak milik anggota dewan sendiri. Sebagian proyek volumenya berkurang. Untuk sementara pihaknya fokus pada proyek plengsengan dan saluran irigasi.

”Pokir yang akan kami laporkan tahun anggaran 2017 dan 2018,” terangnya kemarin (7/10).

Dijelaskan, setiap tahun anggota DPRD Kabupaten Sampang memperoleh anggaran Rp 1,3 miliar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dapil masing-masing. Namun, anggaran tersebut sering jadi bancakan.

”Serap aspirasi di masing-masing konstituen dipenuhi. Tapi, pelaksanaan pekerjaannya sering keluar aturan,” ujarnya.

Sekretaris DPRD Kabupaten Sampang Moh. Anwar Abdullah mengatakan, pihaknya hanya memfasilitasi secara administrasi saja. Yakni, merekap usulan wakil rakyat. Terkait realisasi, bukan kewenangannya.

”Silakan langsung ke pimpinan dewan, karena kami tidak langsung menangani substansinya,” singkatnya.

Wakil Ketua I DPRD Sampang Amin Arif Tirtana mengatakan, pokir itu merupakan program yang diusulkan anggota DPRD ke organisasi perangkat daerah (OPD) berdasarkan aspirasi warga. Menurut dia, anggota DPRD hanya memiliki kewajiban untuk mengusulkan aspirasi dari masyarakat.

Usulan tersebut bisa berupa pekerjaan infrastruktur atau yang lainnya. Namun, sejauh ini yang banyak diusulkan adalah pekerjaan fisik, seperti jalan, jembatan, plengsengan dan saluran irigasi.

”Setelah diusulkan, itu menjadi tanggung jawab OPD masing-masing,” paparnya.

Jika memang akan dilaporkan, pelaksana nanti yang akan bertanggung jawab. Sebab, yang mengerjakan pokir tersebut bukan lantas dewan itu sendiri, melainkan kontraktor.

”Tidak boleh dewan itu melaksanakan kegiatan fisik sendiri, mana ada,” ungkapnya.

Jika ada pekerjaan pokir yang diletakkan di lahan milik pribadi dan untuk kebutuhan pribadi, maka hal itu sangat menyalahi aturan. Menurut dia, jika memang itu ada, wajar jika dilaporkan.

”Pokir dewan ke depan harus sesuai dengan visi dan misi Bupati Sampang,” pungkasnya. 

(mr/rus/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia