Sabtu, 18 Jan 2020
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Pengawasan Tembakau Harus Dievaluasi

29 September 2019, 12: 10: 00 WIB | editor : Abdul Basri

MENGAIS RUPIAH: Buruh menurunkan tembakau dari mobil pikap sebelum disortir di gudang milik M. Suli Faris di Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, kemarin.

MENGAIS RUPIAH: Buruh menurunkan tembakau dari mobil pikap sebelum disortir di gudang milik M. Suli Faris di Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, kemarin. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN – Persoalan tata niaga tembakau sangat komplet. Mulai dari dugaan pabrikan memasok tembakau Jawa sebelum masa panen hingga pengawasan pemerintah lemah.

Dugaan upaya pabrikan menghindari pajak dengan cara membangun kemitraan juga muncul. Ironisnya, serangkaian dugaan kecurangan yang sangat merugikan petani itu berjalan mulus. Luput dari pengawasan pemerintah.

Padahal, pemerintah memiliki tim yang secara khusus mengawasi industri tembakau. Yakni, tim pemantau bentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan serta satpol PP yang ditugasi mengawas masuknya tembakau Jawa ke Kota Gerbang Salam.

Dewan berjanji mengevaluasi kinerja pengawas secara total. Anggota DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, segala permainan mafia tembakau mulai nampak di permukaan. Beberapa petani mengadu dugaan tembakau Jawa ditimbun di gudang dan pabrikan. Akibatnya, serapan tembakau Madura rendah.

Satpol PP digelontorkan anggaran sekitar Rp 50 juta untuk mengawasi peredaran tembakau Jawa. Anggaran tersebut digunakan hanya pada musim tembakau. Tetapi, anggaran tidak sejalan dengan manfaat.

Korps Penegak Perda belum pernah menemukan tembakau jawa. Harun menilai, razia terkesan hanya formalitas. Tidak menyentuh pada langkah investigasi untuk membongkar mafia tembakau yang sangat merugikan petani itu.

Padahal, informasi adanya tembakau jawa itu sangat banyak yang masuk pada pemerintah. Seharusnya, berdasar informasi itu, dilakukan upaya pengungkapan. ”Apa kerjanya Satpol PP selama ini,” sindir Harun kemarin (28/9).

Dia menduga, kecurangan dalam tataniaga tembakau tidak hanya dilakukan satu pihak. Tetapi, ada hubungan antar berbagai pihak sehingga tindakan merugikan petani itu berjalan mulus.

Dewan berikhtiar membongkar seluruh permainan itu. Sesuai janji bupati pada masa kampanye, ke depan tidak boleh lagi ada tembakau dengan harga murah di Pamekasan. Janji itu harus ditepati dengan cara serius membongkar mafia tembakau.

Setiap musim panen tembakau, petani selalu dirugikan. Berbagai macam permainan dilakukan pemodal. Sudah saatnya pemerintah turun tangan. Pembelaan terhadap petani harus nyata. Bukan sekadar janji belaka.

Di tempat terpisah, Kasatpol PP Pamekasan Ahmad Kusairi menegaskan, razia tembakau Jawa dilakukan secara optimal. Tetapi, tidak ditemukan tembakau terlarang itu ke Pamekasan. Sejumlah laporan diakui masuk.

Laporan itu langsung ditindaklanjuti dengan mendatangi gudang atau pabrikan yang dimaksud. Tetapi, setibanya di gudang, tidak ditemukan tembakau Jawa. ”Setiap laporan langsung kami tindak lanjuti,” klaimnya.

Mengenai anggaran pengawasan, Kusairi mengaku tidak hanya digunakan satpol PP. Tetapi, anggaran itu digunakan untuk operasional pengawasan tembakau gabungan yang melibatkan instansi lain.

Sebelumnya, Kepala Disperindag Pamekasan Bambang Edy Suprapto mengatakan, tim pemantau di lapangan tidak bisa membedakan tembakau Madura dan tembakau Jawa. Mereka tidak memiliki keahlian. Tim tersebut hanya melakukan pemantauan mengenai serapan dan seluruh aktivitas di gudang dan pabrikan.

Untuk diketahui, tembakau Jawa dilarang masuk Pamekasan. Larangan itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Niaga Tembakau. Jika terbukti memasok tembakau Jawa, pelaku bisa dikenakan tindak pidana ringan (tipiring).

(mr/pen/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia