Senin, 14 Oct 2019
radarmadura
icon featured
Catatan

Harga Menakar Sejahtera

27 September 2019, 04: 25: 49 WIB | editor : Abdul Basri

Sutrisno  Layouter Jawa Pos Radar Madura.

Sutrisno Layouter Jawa Pos Radar Madura. (RadarMadura.id)

Share this      

”Kalau harga tembakau murah begini, jangankan menikmati hasil, bisa mengembalikan utang modal saja sudah mujur,” keluh seorang petani saat menjemur tembakau rajang di suatu siang yang panas terik.

ITU suara sumbang petani. Terhadap itu pemerintah pura-pura tuli. Mereka bingung lewat siapa rasa resah bisa tersampaikan ke pemerintah.

Di daerah saya Pamekasan Utara, tepatnya Desa Dempo Timur, Kecamatan Pasean, mayoritas petani menanam tembakau. Alih-alih berharap berkah, mereka malah gundah. Khawatir cocok tanam sekarang menyisakan utang.

Risau tersebut sangat beralasan. Hal itu timbul karena serapan tembakau rendah dan harga di tingkat petani murah. Awal September 2019, harga tembakau rajang kering di lingkungan saya mencapai titik rendah Rp 25 ribu per kilogram. Di beberapa petani harganya beragam, tapi jarang ada yang menyentuh angka Rp 40 ribu per kilogram.

Padahal, biaya produksi tembakau tak murah. Di desa saya, masa awal tanam saja butuh biaya yang tak sedikit. Dari beli bibit, pupuk, dan memberi konsumsi untuk kelompok yang membantu menanam. Saat panen, memetik daun tembakau dibantu kelompok/tetangga, mereka harus diberi konsumsi.

Selain itu, saat menggulung, merajang, dan pembungkusan tembakau juga butuh biaya. Ironisnya, biaya-biaya itu didapat dengan meminjam ke orang lain yang akan dibayar dari hasil penjualan tembakau tersebut. Bayangkan jika tembakau tak terbeli atau harganya murah, sudah pasti innalillah.

Petani butuh solusi, bukan dibodohi. Kebanyakan petani tak mampu berhitung bisnis. Tak bisa menghitung biaya produksi. Tidak tahu apa itu break-even point (BEP), baik BEP harga atau BEP produksi. Buktinya, biaya tenaga kerja tak masuk dalam kalkulasi mereka. Karena menyiram dan memupuk tembakau bagi mereka tidak masuk hitungan biaya. Sederhananya, mereka tak berpikir itu. Asal harga tak murah saja, bagi mereka adalah karunia.

Nah, di sini pemerintah harus hadir. Dinas pertanian setempat harus lebih aktif menggerakkan badan penyuluhan pertanian (BPP) turun secara berkala pada wilayah kerja masing-masing untuk membina petani cara bercocok tanam. Dengan begitu, hasil panen tembakau sesuai dengan yang diinginkan pabrikan.

Beberapa opini berkembang di kalangan petani. Katanya, sulit tembakau laku ke salah satu pabrik rokok jika kualitas tembakau tidak benar-benar bagus. Masalahnya adalah, petani tak pernah diberi tahu klasifikasi tembakau bagus bagi pabrik rokok itu. Baik warna, aroma, dan tekstur tembakau.

Beda lagi masalah harga. Sudah pasti petani jauh tidak bisa menetapkan harga. Para tengkulak seenak hati memberikan harga. Alasan warnalah, baulah, teksturlah, dan semacamnya. Alasan lain, tembakau tersebut tak bisa masuk pada pabrik rokok elite. Di situasi ini pemerintah harus bisa mengantisipasi tata niaga tembakau model begini.

Ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan. Pertama, pemerintah harus bisa menyelesaikan urusan harga dan siklus pembelian tembakau dengan pabrikan. Sejauh ini, petani tidak tahu tanggal pabrikan membeli tembakau. Begitu pula harganya. Gelap bagi mereka.

Semua pabrikan harus mengirim surat pemberitahuan kepada pemerintah setempat terkait harga dan waktu pembelian tembakau jauh-jauh hari. Jika mustahil disampaikan sebelum masa tanam dimulai, selambat-lambatnya enam minggu sebelum masa panen.

Dengan demikian, petani bisa memperkirakan masa panen agar tembakau bisa dijual di siklus tersebut. Harganya pun masih sesuai dengan harga yang diajukan pabrikan. Dengan begitu, petani tidak bisa dibodohi oleh pengepul tembakau.

Setelah itu, pemerintah harus terbuka pada petani terkait harga dan siklus pembelian tembakau oleh pabrikan. Harga dan siklus itu bisa disebar luas melalui media sosial pemerintah kabupaten, atau melalui kelompok tani (poktan).

Jangan sampai terjadi lagi seperti unggahan viral di grup-grup WhatsApp beberapa minggu lalu. Salah satu pabrikan menandatangani dan mengajukan surat pemberitahuan sehari sebelum tanggal pembelian tembakau.

Kedua, pemerintah membuat koperasi tunggal khusus tembakau. Ini bertujuan menjaga kestabilan kuantitas, kualitas, dan harga tembakau.

Dari empat kabupaten di Madura, bagi saya Kabupaten Sumenep selangkah di awal dalam membela petani tembakau. Seperti diberitakan Jawa Pos Radar Madura (23/9), Pemkab Sumenep sudah membentuk tim khusus untuk menangani kelebihan stok tembakau petani. Tim tersebut bergerak mencari solusi penjualan ke gudang-gudang di luar Madura.

Kegiatan di atas bisa lebih efektif jika ada koperasi tunggal khusus tembakau. Pemerintah membeli tembakau petani dan menjualnya ke pabrikan. Dengan begini, harga stabil, stok terjaga, kualitas bisa diperbaiki. Saluran pemasaran tembakau yang panjang saat ini bisa dipangkas.

Harus diakui, relasi pasar adalah salah satu hal yang menyebabkan tembakau petani harus melalui pos-pos transit sebelum sampai ke pabrikan. Terbatasnya relasi yang dimiliki petani memaksa mereka menjual ke pengepul. Mereka tak punya pilihan.

Semakin panjang saluran pemasaran, maka harga tembakau akan semakin rendah di tingkat petani. Pemerintah bisa menjembatani hal ini dengan ketersediaan segala perangkat dan relasinya.

Pemerintah yang terhormat, petani tak minta dibantu membajak. Cukup berikan mereka harga yang layak. Beri mereka informasi. Jangan biarkan pemodal menjadi penentu absolut tata niaga. Petani akan jauh dari kata sejahtera jika mereka tak bisa menentukan harga.

(mr/*/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia