Senin, 14 Oct 2019
radarmadura
icon featured
Kolom

Matinya Oposisi

Oleh Imam S. Arizal

24 September 2019, 05: 15: 59 WIB | editor : Abdul Basri

Imam S. Arizal Wartawan Jawa Pos Radar Madura

Imam S. Arizal Wartawan Jawa Pos Radar Madura

Share this      

TAK ada kawan atau lawan abadi. Yang ada hanyalah kepentingan. Peribahasa ini kiranya bisa menjadi gambaran perpolitikan di Kota Bahari. Sebab, partai-partai yang konon menjadi rival politik pada pilkada Sampang tahun lalu kini bermesraan, bersatu dalam jalinan koalisi pemerintahan.

Dari delapan fraksi yang terbentuk di DPRD Sampang, tak ada satu pun yang memilih jalan oposisi. Alasannya sederhana. Mereka ingin bersama-sama pemerintah membangun Sampang lebih baik, hebat bermartabat. Atau yang dalam bahasa politiknya ingin menjadi mitra strategis pemerintah. Simpel dan terlihat amat mulia.

Fenomena sepinya oposisi ini tidak hanya terjadi di tingkat lokal. Secara nasional memang sangat minim yang menginginkan jadi oposisi. Bahkan partai-partai yang konon berseberangan dengan Joko Widodo kini sebagian merapatkan barisan menjadi bagian dari koalisi pemerintahan.

Tiadanya partai politik yang memilih jalan oposisi ini tentu cukup memprihatinkan. Sebab dalam sistem demokrasi, keberadaan oposisi menjadi suatu keniscayaan. Bukan semata-mata sebagai kelompok yang berseberangan dengan pemerintah, melainkan untuk mewujudkan tatanan demokrasi yang lebih baik.

Memang dalam sistem pemerintahan kita tidak dikenal garis tegas antara koalisi dan oposisi. Terlebih dalam undang-undang pemerintahan daerah, DPRD menjadi bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah. Tak pelak, oposisi kemudian menjadi sesuatu yang kurang seksi dan tidak diminati.

Bagi kepala daerah, tiadanya oposisi tentu sangat diidamkan. Sebab, siapa pun kepala daerahnya pasti ingin menciptakan pemerintahan yang kuat, bahkan mungkin absolut. Pada saat yang sama, wakil rakyat yang beroposisi khawatir tersingkirkan secara pelan-pelan.

Mereka yang memilih oposisi khawatir jauh dari kekuasaan dan pembangunan. Konsekuensinya, jalan kesejahteraan akan berliku bila kekuasaan dan kue pembangunan tak lagi didapat. Di sinilah kemudian ada titik kompromi antara pemerintah yang ingin menciptakan tatanan yang kuat dengan elite partai politik yang tak ingin ditepikan dari kekuasaan.

Sepintas memang tidak ada yang salah dari pilihan wakil rakyat itu. Tetapi, tentu kita tidak lupa dengan diktum John Emerich Edward Dalberg Acton (1833–1902) bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan absolut cenderung korup seratus persen. Dalam konteks inilah oposisi sangat dibutuhkan.

Oposisi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari demokrasi. Manakala oposisi telah mati, maka meminjam istilah Eep Saefullah Fatah dalam buku Zaman Kesempatan (2000), pemerintahan yang ada akan cenderung oligarkis. Sebab, tidak ada lagi kekuatan penyeimbang (balance) yang dapat mengoreksi secara utuh pelaksanaan kekuasaan (power exercise).

Ada beberapa kemungkinan mengapa para elite politik memilih jalan koalisi. Pertama, pimpinan DPRD segera melakukan paripurna penetapan alat kelengkapan. Kursi-kursi pimpinan alat kelengkapan tentu hanya akan diberikan kepada partai-partai yang mau diajak kompromi. Mungkin benar kata Jose Ortega bahwa siapa pun yang tidak seperti semua orang, yang tidak berpikir seperti semua orang, memiliki risiko disingkirkan.

Seorang peneliti LIPI Firman Noor (2016) mengatakan bahwa dewasa ini relasi antara legislatif dan eksekutif tidak lagi bermuara pada penguatan demokrasi yang solid. Sebaliknya, pola hubungan yang terjadi justru mengindikasikan kecenderungan relasi kartel politik, yakni relasi yang saling menguntungkan satu sama lain. Baik relasi itu terselubung maupun manifes, yang pada akhirnya mengakibatkan kontrol terhadap kekuasaan tidak berjalan efektif.

Kedua, elitisme politik. Sangat nyata di depan mata, pilihan koalisi itu hanya ditentukan oleh para elite tanpa permintaan aspirasi dari publik. Lobi-lobi atau negosiasi elitelah yang menentukan ke mana arah kebijakan koalisi. Persoalan hati para pendukungnya terluka, itu tak jadi masalah. Yang penting, kepentingan politik terpenuhi.

Sejarah perjalanan bangsa ini memang selalu dinarasikan sebagai milik para elite. Elite dinilai faktor, sedang publik hanyalah bumbu. Layaknya pada kehidupan zaman kerajaan, rakyat hanyalah objek dari setiap kebijakan pemimpinnya. Benar kata Onghokham bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mengisolasikan rakyat dari kekuasaan.

Akibat elitisme politik, partai politik tidak lagi menjadi kendaraan perjuangan. Partai politik dengan para wakilnya di parlemen hanya bekerja ketika ada momen-momen politik. Sebelum dan setelah momen tersebut lenyap ditelan bumi. Maka tak heran bila mantan Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi menyatakan bahwa saat ini sulit mencari politik perjuangan, yang ada adalah politik perdagangan.

Ketiga, salah tafsir soal oposisi. Bisa saja para wakil rakyat hanya memaknai oposisi dengan model klasik, suka dan tidak suka terhadap kebijakan pemerintah. Efeknya, oposisi selalu berhadap-hadapan dengan kekuasaan kendati yang sedang dijalankan pemerintah dalam koridor yang benar.

Padahal semestinya oposisi dimaknai sebagai bagian dari lawan tanding (sparring partner) pemerintahan yang sah. Sebagai lawan tanding, tentu menuntut penguasa bekerja lebih baik. Sebab jika tidak, dia akan kalah kepada oposisi. Jika misinya untuk menciptakan pembangunan yang lebih baik, tentu keberadaan oposisi akan sangat bermartabat.

Sekali lagi, oposisi penting sebagai pendorong demokratisasi. Tetapi, oposisi yang dibutuhkan yang berbasis pada moralitas politik dan otentik. Otentik di sini dalam artian yang benar-benar berbasis pada publik, bukan hanya anti terhadap pemerintahan yang sah. Ada segmen di mana rakyat perlu sentuhan oposisi, terutama bagi mereka yang tidak tersentuh pembangunan pemerintah.

Tak ada kata terlambat untuk beroposisi. Bila wakil rakyat tak sanggup untuk beradu punggung dengan penguasa, mungkin rakyat sendirilah yang harus bicara. Jika di dalam parlemen tidak bisa bersuara lantang, maka parlemen jalanan yang mungkin dapat diandalkan. Dan sesekali lagu Bongkar Iwan Fals penting diputar di warung-warung kopi dekat kantor wakil rakyat. Tabik.

(mr/*/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia