Selasa, 10 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Berita Kota

Desak Revisi Perda Tata Niaga Tembakau

21 September 2019, 05: 28: 18 WIB | editor : Abdul Basri

MURAH: Petugas gudang menyortir tembakau yang dikirim bandol di Kecamatan Pademawu, Pamekasan, kemarin.

MURAH: Petugas gudang menyortir tembakau yang dikirim bandol di Kecamatan Pademawu, Pamekasan, kemarin. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Share this      

AMARAH petani lantaran harga tembakau murah memuncak. Desakan kepada bupati merevisi Perda 4/2015 tentang Tata Niaga Tembakau bermunculan.

Toifur Rahman, akademisi yang bergelut di dunia tata niaga tembakau menilai perda tersebut sangat lemah. Titik tekannya hanya pada pelarangan tembakau jawa masuk Madura. Selebihnya, tidak ada aturan yang benar-benar berpihak pada petani.

Implementasi larangan tembakau jawa masuk Madura juga sangat lemah. Mafia tembakau sangat mudah menghindar dari jeratan larangan itu. Pemicunya, di Madura hanya Pamekasan yang melarang tembakau jawa masuk.

Akibatnya, petugas satpol PP jika menemukan truk mengangkut tembakau jawa, sopir berdalih bukan dibawa ke Pamekasan. Tetapi, akan diangkut ke kabupaten lain. ”Sangat mudah mengelabui,” katanya kemarin (20/9).

Sumber daya manusia (SDM) pemerintah juga kurang siap membentengi Kota Gerbang Salam dari tembakau jawa. Pemerintah kerap mengaku kesulitan membedakan antara tembakau jawa dengan tembakau lokal.

Kelemahan lain pada harga. Pemerintah setiap tahun menentukan break event point (BEP). Idealnya, BEP menjadi acuan bagi pabrikan membeli tembakau milik petani. Jika dibeli di bawah harga itu petani merugi.

Dia menuding pemerintah tidak serius mengawal harga. Tidak sedikit pabrikan membeli di bawah BEP. Penentuan harga seolah hanya main-main. Sebab, tidak ada satu pun regulasi yang mengatur sanksi bagi pabrikan yang membeli tembakau dengan harga murah.

Jika pemerintah serius, kata dia, seharusnya bukan sekadar BEP yang ditentukan. Namun, juga menentukan harga pembelian terendah. Pabrikan tidak boleh membeli tembakau di bawah harga yang ditentukan.

Regulasinya bisa dimasukkan dalam perda. Dengan demikian, pabrikan akan membeli dengan harga tinggi. Dengan begitu, petani bisa meraup untung. ”BEP tidak lebih dari macan kertas yang sama sekali tidak bermanfaat bagi petani,” katanya.

Toifur berharap, perda tata niaga tembakau itu direvisi. Pemerintah harus menerapkan sanksi bagi pabrikan nakal. Selama acuan hukum yang digunakan tetap Perda 4/2015, petani akan terus dirugikan.

Pabrikan bisa sewenang-wenang menentukan harga. Jika tidak sesuai dengan yang ditetapkan pabrik, penyerapan ditekan. Akibatnya, petani kesulitan menjual tembakau. ”Pemerintah harus turun, tidak bisa hanya berwacana,” katanya.

Bupati Pamekasan Baddrut Tamam mengatakan, pemerintah berada di garda terdepan membela petani. Berbagai upaya akan dilakukan agar petani bisa menikmati untung dari tembakau. ”Saya dan Pak Wabup dipilih rakyat, jadi tidak mungkin tidak membela rakyat,” katanya.

Baddrut akan menindaklanjuti desakan revisi perda. Eksekutif akan menggandeng legislatif dan pihak-pihak terkait melakukan kajian terkait perda yang selama ini diterapkan. Kelemahannya akan disempurnakan. 

(mr/pen/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia