Senin, 14 Oct 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Belum Jadwalkan Paripurna Pembentukan AKD

19 September 2019, 03: 52: 29 WIB | editor : Abdul Basri

SERIUS: Puluhan anggota DPRD Sampang mengikuti sidang pengambilan sumpah/janji pimpinan tetap masa jabatan 2019–2024 Selasa (17/9).

SERIUS: Puluhan anggota DPRD Sampang mengikuti sidang pengambilan sumpah/janji pimpinan tetap masa jabatan 2019–2024 Selasa (17/9). (IMAM S. ARIZAL/RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG – Anggota DPRD Sampang masa jabatan 2019–2024 belum bisa bekerja optimal. Meski pimpinan tetap sudah diambil sumpah Selasa (17/9), tetapi perangkat penunjang belum ada. Sebab, pimpinan belum membentuk alat kelengkapan dewan (AKD).

Ketua DPRD Sampang Fadol mengaku sudah memulai proses tahapan pembentukan AKD. Baik untuk komisi-komisi, badan kehormatan (BK), badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda), badan musyawarah (bamus), dan badan anggaran (banggar). Tetapi, kapan akan ditetapkan dalam rapat paripurna belum ada kepastian.

”Belum ada target. Kita tidak berani ngasih deadline karena kaitannya ini dengan partai-partai politik,” kata Fadol kemarin (18/9).

Politikus PKB itu menambahkan, kemarin sekretariat DPRD sudah berkirim surat ke masing-masing fraksi. Surat tersebut berisi tentang permintaan bagi masing-masing fraksi untuk mendelegasikan anggotanya di masing-masing AKD. Kalau semua fraksi menyetorkan nama-namanya, baru bisa dibentuk AKD.

”Sebenarnya kembali ke partai masing-masing. Kita hari ini (kemarin, Red) sudah berkirim surat ke fraksi-fraksi untuk mengirimkan nama-nama anggota untuk dimasukkan di komisi I sampai komisi IV,” jelasnya.

Pihaknya akan menunggu hingga partai-partai yang memiliki kursi di DPRD Sampang memutuskan terkait komposisi anggotanya. Penentuan posisi keanggotaan di AKD menurutnya sepenuhnya menjadi wewenang partai politik. Secara administratif, dalam hal ini fraksi menjadi kepanjangan tangan dari partai politik.

”Nanti kita paripurnakan untuk menentukan itu. Deadline-nya lebih cepat lebih baik. Ini berkaitan dengan keputusan partai, dalam hal ini fraksi,” tukasnya.

(mr/mam/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia