Senin, 14 Oct 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Penetapan Pimpinan DPRD dan Pembentukan AKD Lelet

18 September 2019, 02: 58: 42 WIB | editor : Abdul Basri

HARUS KERJA KERAS: Ketua sementara DPRD Pamekasan Halili Yasin beserta anggota didampingi personel satpol PP berada di Taman Aspirasi Rakyat kemarin.

HARUS KERJA KERAS: Ketua sementara DPRD Pamekasan Halili Yasin beserta anggota didampingi personel satpol PP berada di Taman Aspirasi Rakyat kemarin. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyetujui rancangan peraturan daerah (raperda) tentang APBD Perubahan 2019. Namun, anggaran belum direalisasikan. Sebab, pimpinan definitif dewan belum dilantik.

DPRD Pamekasan belum bisa menggelar paripurna pengesahan raperda tersebut menjadi perda. Sebab, belum terbentuk pimpinan dewan tetap. Termasuk, alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD belum terbentuk.

Ketua sementara DPRD Pamekasan Halili Yasin mengakui AKD belum dibentuk. Dia yakin, alat kelengkapan dan pimpinan dewan segera dibentuk. ”Dalam waktu dekat,” kata politikus PPP itu kemarin (17/9).

Informasi yang dihimpun RadarMadura.id Partai Demokrat belum menyetor nama yang direkomendasikan wakil ketua DPRD dan susunan struktur fraksi. Akibatnya, pembahasan tata tertib (tatib) dewan belum bisa dilaksanakan.

Sementara itu, Sekkab Pamekasan Totok Hartono mendorong penetapan AKD. Dengan demikian, APBD perubahan segera direalisasikan. Pihaknya yakin, perubahan anggaran itu terealisasi dengan baik.

Sebab, masih ada waktu untuk mengerjakan program yang terakomodasi dalam APBD perubahan. Jika raperda itu disahkan, realisasi anggaran akan lebih maksimal. ”Kami berharap APBD perubahan segera disahkan,” pintanya.

Di tempat terpisah, aktivis GMNI Pamekasan Humaidi menegaskan, kinerja dewan lumpuh lantaran pembentukan AKD lamban. Bahkan, fraksi belum terbentuk. Akibatnya, tidak ada satu pun agenda pembahasan.

Pelantikan pimpinan dewan tidak jelas. Empat partai politik peraih suara terbanyak belum menyetor nama-nama anggota dewan yang akan dijadikan unsur pimpinan. Informasi yang diterima, dari empat parpol, baru dua yang rekomendasinya turun.

Yakni, PKB menunjuk Syaifuddin dan Demokrat menunjuk Hermanto. Sementara PPP dan PKS belum menentukan sikap. ”Lambannya pelantikan pimpinan definitif sangat mengganggu realisasi program,” ujarnya.

Humaidi mendesak pelantikan pimpinan dewan disegerakan. Pimpinan dewan sementara harus mendorong partai segera menunjuk kadernya yang akan diposisikan sebagai pimpinan.

Sebab, tanpa pimpinan definitif, APBD perubahan tidak akan terealisasi. Sementara, banyak program yang bersarang pada perubahan anggaran dan keuangan itu. ”Macet program APBD perubahan itu,” katanya.

Waktu yang dimiliki pemkab dan DPRD tidak banyak. Sekarang sudah masuk pertengahan September. Fraksi dan pimpinan dewan harus diusulkan terlebih dahulu pada Pemprov Jatim. Usulan itu juga butuh waktu.

Bulan depan memasuki triwulan keempat. Waktu pelaksanaan sangat mepet. Jika dipaksakan, khawatir dikerjakan asal-asalan. Tetapi jika tidak direalisasikan, pembangunan macet. Mengingat, realisasi APBD murni 2019 juga sangat rendah.

Humai berharap, anggota dewan tidak leha-leha. Mereka harus mengebut pembentukan AKD. Apalagi, khusus anggota dewan lama, gaji cair. Seharusnya, mereka malu menikmati gaji, tetapi tidak bekerja. ”Jangan salah kalau masyarakat bilang dewan makan gaji buta,” sindirnya.

(mr/pen/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia