Selasa, 10 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Sampang

BPOPP Ratusan SMA/SMK Ngendap

Disdik Jatim Sebut Penyetoran Berkas Lambat

17 September 2019, 04: 15: 59 WIB | editor : Abdul Basri

BPOPP Ratusan SMA/SMK Ngendap

Share this      

SAMPANG – SMA/SMK swasta di Sampang belum bisa menikmati dana biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur hanya mencairkan jatah untuk SMA/SMK negeri.

            Total dana BPOPP untuk sekolah di Sampang mencapai Rp 12.920.000.000. Yakni, Rp 4.920.000.000 untuk SMA/SMK negeri dan Rp 8.000.000.0000 untuk SMA/SMK swasta.

            Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Timur (Jatim) Wilayah Sampang Asyari menyatakan, lembaganya membawahi 150 sekolah. Perinciannya, SMA negeri 10 dan SMK negeri 7 sekolah. Sementara untuk swasta terdiri atas 70 SMA dan 63 SMK.

Saat ini BPOPP untuk SMA dan SMK negeri di Sampang sudah cair. Dana tersebut otomatis masuk ke rekening sekolah dan sudah bisa dimanfaatkan. ”Dana ini sejak Juli hingga Desember,” katanya kemarin (16/9).

Menurut Asyari, dana BPOPP untuk sekolah negeri didahulukan. Pasalnya, pemberkasan dan validasi datanya tuntas lebih awal. Sementara berkas dari sekolah swasta disetor lebih akhir.

Dengan begitu, secara otomatis akan berpengaruh pada pemberkasan sehingga memperlambat pencairan. ”Alhamdulillah saat ini yang swasta pun sudah rampung. Sekarang tinggal tahap pencairan ke masing-masing rekening sekolah. Semoga dalam pekan ini bisa diterima lembaga,” harapnya.

Bantuan BPOPP, kata Asyari, merupakan perhatian pemerintah terhadap pendidikan. Untuk itu, pihak sekolah harus memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan sekolah. ”Ini menjadi kesempatan bagi sekolah agar dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan layanan pendidikan yang gratis dan berkualitas. Sekolah harus mempertanggungjawabkan dana yang diterima,” tegasnya.

Asyari menerangkan, orientasi penggunaan BPOPP lebih dititikberatkan pada program-program peningkatan mutu sekolah. Hal itu sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS).

Untuk itu, pihak sekolah harus bekerja sama dengan aparat desa dan tokoh masyarakat agar menyisir anak yang tidak melanjutkan pendidikan untuk difasilitasi. ”Sekolah harus semakin mempererat komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Anak usia sekolah yang terkendala biaya harus mendapat perhatian,” imbaunya.

Ketua MKKS SMK Sampang Suherman Hidayat menyampaikan, semua sekolah negeri sudah menerima dana BPOPP. Sekolah sudah memiliki RKAS sebagai acuan dalam pemanfaatan dana tersebut. Sekolah memiliki rencana berbeda-beda.

”Ada yang dimanfaatkan untuk rehab, membayar honor GTT/PTT, ada juga yang dimanfaatkan untuk pengembangan siswa. Kami sangat mendukung jika sekolah memperhatikan pengembangan siswa,” tukasnya. (bil)

(mr/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia