Senin, 14 Oct 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan
Bupati Dibatasi 14 Hari

Minggu Depan Tentukan Sepuluh Kepala OPD Definitif

14 September 2019, 07: 05: 59 WIB | editor : Abdul Basri

Setijabudhi  Pj Sekkab Bangkalan.

Setijabudhi Pj Sekkab Bangkalan. (VIVIN AGUSTIN HARTONO/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Pejabat yang bakal menduduki posisi pimpinan di sepuluh organisasi perangkat daerah (OPD) di Bangkalan hingga kemarin (13/9) belum jelas. Bupati Abdul Latif Amin Imron punya waktu 14 hari untuk menentukan satu di antara tiga pejabat hasil seleksi pansel sebagai pimpinan OPD definitif.

Pj Sekkab Bangkalan Setijabudhi mengutarakan, melalui lelang jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama, pansel telah memilih tiga pejabat untuk setiap OPD. Nama-nama pejabat itu telah diserahkan kepada bupati.

Selanjutnya, bupati memiliki waktu 14 hari untuk menentukan satu pejabat di antara tiga besar itu. ”Waktu 14 hari kami gunakan mengurus izin ke komisi ASN. Kalau izin sudah turun, bupati menentukan satu orang dari tiga pejabat itu,” jelasnya kemarin.

Menurut Budhi, jatah waktu 14 hari itu hingga minggu depan ini. Sebab, pengumuman pejabat yang lolos tiga besar dilaksanakan 30 Agustus. Setelah tanggal tersebut, langsung masuk hari libur. ”Minggu depan sudah bisa ditentukan. Lagi pula hak prerogatif bupati menentukan satu pejabat di antara tiga besar itu,” ujarnya.

Ranking tiga bersar menjadi pertimbangan bupati. Tetapi, tidak ada jaminan pejabat ranking pertama yang akan dipilih bupati. ”Ranking teratas itu yang tertinggi nilainya. Tapi, tidak ada jaminan karena memang sepenuhnya apa kata bupati,” tegas Budhi.

Wakil ketua sementara DPRD Bangkalan Fatkurrahman mengatakan, meski keputusan memilih pejabat hasil lelang ada di tangan bupati, ketua baperjakat selaku ketua pansel dan Sekkab berhak memberikan saran dan masukan. Tujuannya, pejabat yang dipilih bupati benar-benar memiliki kapasitas dan sesuai dengan OPD yang bakal dipimpin.

”Pak Sekda sebagai orang nomor satu di lingkungan ASN tahu kapasitas dan kemampuan masing-masing pejabat. Bolehlah memberikan saran kepada bupati agar tidak salah memilih,” ujarnya. 

(mr/daf/hud/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia