Minggu, 15 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Mantan Anggota KPU Terbukti Langgar Kode Etik

DKPP Larang Jadi Penyelenggara Pemilu

13 September 2019, 06: 10: 59 WIB | editor : Abdul Basri

LENGANG: Pegawai KPU tengah berjaga di pintu masuk gedung KPU kemarin.

LENGANG: Pegawai KPU tengah berjaga di pintu masuk gedung KPU kemarin. (A. YUSRON FARISANDY/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Faisal Rahman, anggota KPU Bangkalan 2014–2019 diputus tidak boleh menjadi penyelenggara pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik dengan nomor perkara 172-KPE-DKPP/VII/2019.

Dalam pokok aduan, mantan ketua Divisi Perencanaan dan Data KPU Bangkalan itu ditengarai menerima uang dari seorang caleg DPRD Jatim untuk dikonversikan jadi suara. Namun, tuduhan tersebut dibantah.

Bahkan, Faisal mengaku tidak kenal dengan seorang caleg DPRD Jatim. Hanya dikenalkan melalui teman dan bertemu di sebuah kafe Surabaya. Dia juga membantah menerima uang seperti yang dituduhkan.

Namun, meskipun Faisal tidak terbukti menerima uang sebagaimana didalilkan, DKPP menilai tindakan itu tidak dapat dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu. Faisal semestinya mampu menolak pertemuan yang dapat menimbulkan prasangka dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilu.

Dengan demikian, DKPP menilai tindakan Faisal terbukti melanggar pasal 2, pasal 6 ayat (2), pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 huruf a Peraturan DKPP 2/2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Atas dasar itu, DKPP mengabulkan dan menyatakan Faisal Rahman tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara pemilu di masa yang akan datang, terhitung sejak putusan dibacakan.

Ketua KPU Bangkalan Zainal Arifin membenarkan sudah ada putusan dari DKPP terhadap Faisal Rahman. KPU Bangkalan juga telah menerima isi putusan. ”Kami pelajari terlebih dahulu isi putusannya,” katanya.

Menurut Zainal, putusan DKPP itu tidak berkaitan dengan lembaga KPU. Sebab, etik itu lebih ke personal. ”Tidak ada hubungannya dengan lembaga,” paparnya.

Sementara Faisal Rahman enggan dimintai keterangan. Yang bersangkutan beralasan tidak ada yang perlu ditanggapi. ”No comment sajalah,” katanya.

(mr/daf/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia