Jumat, 15 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Jelang Pelantikan Pimpinan Tetap DPRD 2019–2024

Tunggu SK, Tugas Dewan Menumpuk

12 September 2019, 03: 15: 45 WIB | editor : Abdul Basri

Jelang Pelantikan Pimpinan Tetap DPRD 2019–2024

Share this      

Calon pimpinan tetap DPRD empat kabupaten di Madura belum bisa dilantik. Mereka masih menunggu surat keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

KINI tinggal DPRD Pamekasan yang belum melaksanakan rapat paripurna tentang pengumuman calon pimpinan DPRD dan komposisi fraksi-fraksi. Sementara di Bangkalan, Sampang, dan Sumenep sudah digelar.

Wakil Ketua Sementara DPRD Sampang Amin Arif Tirtana mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat paripurna internal Selasa (10/9). Rapat tersebut mengumumkan tentang komposisi pimpinan tetap DPRD Sampang masa jabatan 2019–2024. Paripurna tersebut merupakan yang kedua setelah paripurna pertama membacakan komposisi pimpinan fraksi.

Pimpinan DPRD Sampang diisi dari empat partai pemenang pemilu 2019. Kursi ketua DPRD dihuni Fadol dari Fraksi PKB. Sementara tiga wakilnya masing-masing Amin Arif Tirtana (Fraksi PPP), Rudi Kurniawan (Fraksi Nasdem), dan Fauzan Adima (Fraksi Gerindra).

Setelah dibacakan, pimpinan DPRD mengirim surat permohonan SK kepada gubernur Jawa Timur. Surat tersebut dikirim melalui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang. ”Menurut informasi dari Pak Sekkab, surat tersebut sudah sampai di Biro Hukum Pemprov,” kata Amin Arif Tirtana kemarin (11/9).

Amin tidak bisa memastikan kapan paripurna pelantikan pimpinan tetap akan digelar. Sebab, hal itu bergantung dari cepat tidaknya SK turun dari gubernur. Dia berharap agar secepatnya turun, sehingga kegiatan legislatif di Sampang bisa berjalan optimal.

Ketua Sementara DPRD Sampang Fadol menambahkan, pihaknya menargetkan sebelum 25 September 2019 sudah digelar pelantikan. Sebab sesuai dengan jadwal, pimpinan sementara diberi waktu selama satu bulan untuk menyiapkan pembentukan fraksi dan pelantikan pimpinan tetap. ”Bagi kami, semakin cepat dilantik, semakin lebih baik,” tegasnya.

Sementara di Kota Salak, nama-nama calon pimpinan DPRD sudah klir kemarin. Mereka juga tinggal menunggu SK gubernur.

Sekretaris DPRD Bangkalan AK Setiadjit mengutarakan, pimpinan sementara memang harus mengumumkan calon pimpinan DPRD dan susunan fraksi-fraksi, lalu diparipurnakan. ”Sudah klir dari empat partai politik yang berhak mengisi pimpinan dewan,” ujarnya.

Menurut AK, tidak ada batas waktu berapa hari lagi. Tetapi, dalam waktu dekat sudah turun. ”Karena gubernur juga tidak ingin lama, supaya dewan ini cepat bekerja,” terangnya.

AK menilai, sebenarnya di Bangkalan ini masuk kategori lambat. Namun, berhubung calon pimpinan dari PPP baru diserahkan rekomendasinya, mau tidak mau harus menunggu. ”Bukan hanya Kabupaten Bangkalan. Kabupaten lain juga demikian,” sambungnya.

Setelah pimpinan dewan ini ditetapkan definitif, alat kelengkapan dewan (AKD) bisa segera dibentuk. Bahkan, banyak agenda urgen yang sudah menanti. Pihaknya berharap balasan dari gubernur tidak lama.

”Yang paling urgen kegiatan dewan itu ya pembahasan RAPBD 2020 bersama pihak eksekutif,” jelasnya.

Pembahasan RAPBD 2020 ini diawali dengan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS). Sebab itu, anggota dewan memang harus bekerja cepat. ”Banyaklah kegiatan dewan ke depan. Salah satunya ya KUA-PPAS itu,” paparnya.

Ketua Sementara DPRD Bangkalan Muhammad Fahad mengatakan, rapat paripurna pengumuman calon pimpinan dan susunan fraksi-fraksi ini sebagai tindak lanjut dari rekomendasi partai politik (parpol). Diharapkan dalam waktu dekat bisa segera bekerja dengan optimal. ”Tidak lama lagi akan banyak agenda kedewanan,” katanya.

Di Kota Keris, pimpinan sementara DPRD Sumenep terus bergerak capat menuntaskan tugas dan tanggung jawabnya. Setelah menuntaskan pembentukan fraksi-fraksi Senin (9/9), pimpinan sementara DPRD Sumenep melaksanakan rapat paripurna pengumuman dan penetapan calon pimpinan DPRD Kabupaten Sumenep masa jabatan 2019–2024 kemarin.

Ketua Sementara DPRD Sumenep Abd. Hamid Ali Munir menerangkan, pengumuman dan penetapan calon pimpinan DPRD merupakan salah satu bagian penting dari beberapa tugas pimpinan dewan sementara. ”Peresmian pimpinan DPRD Kabupaten Sumenep telah kita umumkan dan akan ditetapkan dengan keputusan DPRD,” terangnya.

Penetapan pimpinan DPRD definitif diatur dalam pasal 34 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Dia menyebut, unsur pimpinan DPRD Kabupaten Sumenep sebanyak 4 orang. ”Satu orang sebagai ketua, dan tiga orang wakil ketua,” jelasnya.

Untuk posisi ketua yang menjadi jatah PKB jatuh kepada dirinya. Sementara Wakil Ketua I Indra Wahyudi dari Partai Demokrat, Wakil Ketua II Ahmad Salim yang merupakan utusan PPP, dan Wakil Ketua III Faisal Mukhlis dari PAN. (jup)

 

(mr/mam/daf/onk/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia