Jumat, 20 Sep 2019
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Tetap Gelar Pilkades tanpa Restu Bupati

Anggap SK Penundaan Tidak Sah

12 September 2019, 02: 53: 14 WIB | editor : Abdul Basri

TEGUH PENDIRIAN: P2KD Tlonto Ares, Kecamatan Waru, menggelar penghitungan suara pilkades usai pencoblosan kemarin.

TEGUH PENDIRIAN: P2KD Tlonto Ares, Kecamatan Waru, menggelar penghitungan suara pilkades usai pencoblosan kemarin. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN – Puluhan warga berseragam batik warna hijau terlihat sibuk menyiapkan logistik pemilihan. Ratusan warga berangsur mendatangi terop. Mereka berbaju rapi bak orang hendak pergi kondangan.

Sejumlah pedagang menggelar lapak tepat di belakang panggung. Pedagang mainan terlihat menggoda anak kecil yang digendong orang tuanya. Ratusan warga desa tersebut menggelar pesta.

Pesta rakyat yang dikemas dengan pemilihan kepala desa (pilkades). Gelaran tersebut menjadi sorotan. Sebagian warga menilai kegiatan itu ilegal lantaran tanpa restu bupati. Berbeda pandangan dengan panitia yang menganggap kegiatan tersebut sah di mata hukum.

Kegiatan berlangsung khidmat layaknya pemilihan di desa lain. Empat calon berebut simpati masyarakat. Satu di antaranya keluar sebagai pemenang. Sementara tiga lainnya harus menerima kekalahan.

Empat cakades yakni Miskalam Bakri, Maskub, Abdul Wasid, dan Moh. Rifa’i. Berdasarkan hasil penghitungan, Miskalam Bakri keluar sebagai pemenang dengan 737 suara sah.

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tlonto Ares Muhammad Santo mengatakan, pilkades tetap digelar meski bupati mengeluarkan SK penundaan. Bagi panitia, keputusan itu tidak sah.

Sebab, bupati mengeluarkan SK 188/448/432.013/2019 tanpa alasan jelas. Tiba-tiba pilkades yang dipersiapkan secara matang itu ditunda. Kemudian, P2KD bentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibubarkan.

Pembubaran panitia dinilai tidak sah. Sebab, P2KD diangkat oleh BPD. Pertanggungjawaban mereka juga pada BPD. Bupati tidak memiliki hak membubarkan panitia pilkades. ”Status panitia sah karena tidak pernah diberhentikan oleh BPD,” katanya.

Dengan demikian, pilkades tetap digelar. Total daftar pemilih tetap (DPT) di desa tersebut 1.053 jiwa. Sementara, warga yang mencoblos sebanyak 765 orang.

Hasil pemilihan itu akan disampaikan kepada panitia pilkades tingkat kabupaten. Harapannya, calon terpilih dilantik bersamaan dengan calon terpilih dari desa lain. ”Hasil pilkades ini akan kami sampaikan sesuai prosedur,” katanya.

Jika pemerintah enggan mengakui hasil pilkades, P2KD akan melayangkan gugatan ke pengadilan. Panitia siap melayani bupati di meja hijau. Santo mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Tlonto Ares. Pilkades aman, damai, dan sejuk benar-benar terwujud. Padahal, pemilihan itu tidak dijaga oleh aparat keamanan, baik polisi maupun TNI.

Ketua panitia pilkades tingkat kabupaten Totok Hartono enggan mengomentari hasil pilkades Tlonto Ares. Menurut dia, keputusan bupati jelas dan tegas. Yakni, menunda hingga 2021.

Penundaan itu lantaran penetapan cakades di luar jadwal yang ditentukan. Pemicunya, sempat terjadi pemunduran diri P2KD dan BPD. Akibatnya, butuh waktu untuk mengisi jabatan kosong itu.

Pada prosesnya, penetapan cakades di luar jadwal. Dengan demikian, bupati mengeluarkan SK penundaan. Jika panitia membawa ke ranah hukum, Totok tidak mempermasalahkan. ”Dinamikanya begitu, ya tidak masalah,” tandasnya.

Beberapa waktu lalu Bupati Baddrut Tamam mengeluarkan SK penundaan pilkades untuk dua desa. Dua desa yang ditunda yakni Tlonto Ares, Kecamatan Waru dan Lesong Daya, Kecamatan Batumarmar. 

(mr/pen/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia