Jumat, 20 Sep 2019
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Abaikan SK, Bakal Lawan Bupati di Pengadilan

10 September 2019, 05: 45: 59 WIB | editor : Abdul Basri

Abaikan SK, Bakal Lawan Bupati di Pengadilan

Share this      

SEMENTARA itu, P2KD Tlonto Ares, Kecamatan Waru, menyurati Pangdam V Brawijaya dan Kapolda Jatim kemarin (9/9). Surat tersebut berisi permohonan pengamanan pilkades yang akan digelar Rabu (11/9).

Sekretaris P2KD Tlonto Ares Nur Hasan mengutarakan, masyarakat bertekad menggelar pilkades. Sekalipun Bupati Baddrut Tamam mengeluarkan SK penundaan, pesta demokrasi tingkat desa itu dipastikan tetap jalan.

Segala persiapan matang. Masyarakat sangat antusias menggelar pemilihan orang nomor satu di desa tersebut. ”Pilkades akan tetap kami gelar meskipun ada SK penundaan dari bupati,” janjinya.

Nur Hasan menegaskan, panitia siap melawan bupati di pengadilan jika hasil pilkades itu tidak diakui. Penundaan oleh bupati tidak jelas alasannya. Bahkan, pembubaran P2KD dinilai tidak sah.

Sebab, kata dia, panitia pilkades diangkat badan permusyawaratan desa (BPD). Sejauh ini, BPD tidak pernah mengeluarkan SK pembubaran terhadap panitia tersebut. ”Secara hukum, status P2KD sah,” klaimnya.

Dengan demikian, pelaksanaan pilkades mengikuti jadwal serentak. Empat calon bakal dipilih masyarakat untuk memimpin desa tersebut selama lima tahun ke depan. ”Intinya, pilkades akan tetap kami gelar,” tegasnya.

Ketua Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten Totok Hartono mengatakan, keputusan Bupati Baddrut Tamam untuk dua desa yakni, Tlonto Ares dan Lesong Daya, jelas. Yakni, ditunda hingga 2021 mendatang.

Dengan demikian, masyarakat disarankan mengikuti keputusan tersebut. Jangan sampai ada penyelenggaraan pilkades sebelum waktu yang ditentukan. ”Keputusannya jelas, ditunda,” terangnya.

Mengenai upaya P2KD akan membawa ke ranah hukum, Totok menanggapi santai. Menurut dia, dinamika gugatan biasa terjadi. Pemerintah akan mengikuti sampai proses tuntas. Tetapi, SK penundaan itu dipastikan tidak dicabut.

Totok menjelaskan, pilkades di dua desa itu ditunda lantaran tidak sesuai dengan tahapan. Penetapan cakades terlambat. Keterlambatan itu berdampak pada penundaan.

(mr/pen/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia