Senin, 14 Oct 2019
radarmadura
icon featured
Berita Kota

Tuntutan Profesionalitas di Tengah Keterbatasan

Personel Terbatas, Mayoritas Non-PNS

08 September 2019, 19: 12: 17 WIB | editor : Abdul Basri

Tuntutan Profesionalitas di Tengah Keterbatasan

Share this      

Satuan polisi pamong praja (satpol PP) memiliki tugas berat. Yakni, mendukung pemerintah daerah menjalankan program. Utamanya, menciptakan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah (perda). Pada momen Hari Pamong Praja masih banyak yang perlu dibenahi.

TUGAS satpol PP tidaklah mudah. Banyak tantangan dan kendala yang dialami petugas. Jumlah personel yang belum memadai juga menjadi hambatan. Seperti yang dialami Satpol PP Sumenep.

Plt Kepala Satpol PP Sumenep Sukirman melalui Kabid Trantibum Satpol PP Sumenep Fajar Santoso menyampaikan, personel didominasi tenaga honorer dan sukarelawan (sukwan). Sedangkan petugas yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) kurang dari 50 persen.

”Petugas dibagi di kantor induk, pos pantau di Taman Adipura, kemudian tersebar ke instansi-instansi lain,” kata Fajar kemarin (7/9).

Lebih dari separo personel bertugas di dalam ruangan. Baik di kantor satpol PP maupun di instansi-instansi lain. Hal itu membuat Satpol PP Sumenep kekurangan personel untuk bertugas di lapangan. Misal untuk patroli. Selain itu, dilibatkan dalam pengamanan pada kegiatan yang bersifat insidental. Seperti unjuk rasa dan lain-lain.

”Idealnya, 250 pasukan di lapangan. Sedangkan di Sumenep hanya 55 pasukan yang terbagi dalam 5 regu,” terangnya.

Menurut Fajar, Satpol PP Sumenep memiliki tugas untuk melakukan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat. Pelaksanaan tugas tersebut diwujudkan dalam bentuk patroli insidental. Termasuk, peningkatan kerja sama dengan penegak hukum melalui operasi gabungan.

”Setiap hari kami laksanakan patroli siaga. Keliling. Sudah dibagi tugas. Ada tiga regu yang ditugaskan setiap harinya. Itu prioritas,” ujarnya.

Fajar menjelaskan, untuk kegiatan patroli rutin, ada beberapa titik yang menjadi atensi. Di antaranya taman bunga, tajamara, dan Lapangan Giling. Di tempat-tempat ini sering kali terjadi gangguan ketertiban umum berupa penggunaan trotoar dan bahu jalan oleh pedagang kaki lima (PKL).

Tak dipungkiri, beberapa PKL di Kota Keris kerap berjualan di wilayah terlarang. Meski sudah sering dilakukan penindakan, belum memberikan efek jera. Jika tidak ada pengawasan, mereka kembali berjualan. Dia berharap ada solusi bagi pedagang. Misal di area-area tempat orang berkumpul atau berekreasi di wilayah perkotaan disediakan lokasi khusus berjualan.

Penyediaan tempat bagi PKL, lanjutnya, perlu difasilitasi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Hal itu sesuai yang tertuang dalam Perda 3/2012 tentang Ketertiban Umum. ”Pasal 4, pemerintah harus menyediakan tempat bagi PKL. Mengingat, pada pasal 5, PKL dilarang menempati trotoar dan bahu jalan,” jelasnya.

Selain persoalan PKL, pihaknya juga mengaku rutin melakukan patroli ke tempat-tempat yang diduga rawan pelanggaran. Seperti kos-kosan, tempat nongkrong, dan sebagainya. Untuk mengantisipasi adanya tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya.

Ditegaskan, satpol PP hanya sebatas memberikan pembinaan. Apabila menyangkut pidana, diserahkan ke pihak kepolisian. ”Misal kasus mesum, kami tidak bisa langsung memberikan sanksi, tapi hanya pembinaan. Urusan lainnya, kami pasrahkan kepada pihak berwajib,” tutur Fajar.

Kondisi di Kabupaten Pamekasan tidak jauh berbeda. Kepala Satpol PP Pamekasan Ahmad Kusairi mengatakan, jumlah personel terbatas. Total ada 275 orang. Perinciannya, 60 orang berstatus PNS dan 215 lainnya masih tenaga honorer. ”Masih kurang,” katanya kemarin.

Meski jumlah personel terbatas, tetap bekerja maksimal. Pengawalan perda dilakukan secara optimal. Salah satunya pengawalan terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Niaga Tembakau. Dalam regulasi tingkat daerah itu, tembakau Jawa dilarang masuk Pamekasan.

Seluruh akses penjuru pintu masuk Kota Gerbang Salam diawasi dengan baik. Bahkan, razia di pabrik juga dilakukan untuk memastikan tidak ada tembakau Jawa. Satpol PP Pamekasan juga berkoordinasi dengan masyarakat untuk menginformasikan jika mengetahui adanya tembakau Jawa.

Satpol PP juga mengawal program Pamekasan Cantik. Yakni, penataan lokasi perkotaan yang lebih baik tanpa mengorbankan PKL. Dalam hal itu, Kusairi meminta dukungan dari semua pihak dalam mewujudkan berbagai program itu. ”Saya ingin bekerja cepat, tepat, profesional, dan inovatif,” katanya.

Anggota DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, kinerja Satpol PP Pamekasan harus lebih maksimal. Sejauh ini agenda yang dilakukan hanya seputar pekerjaan rutinitas. Dengan nakhoda baru, korps yang berulang tahun setiap 8 September itu bisa lebih progresif dalam bekerja.”Harus lebih inovatif dalam bekerja,” harapnya.

Di Kabupaten Sampang, jumlah personel didominasi oleh pegawai kontrak. Kabid Penegakan Perda dan Ketertiban Umum Satpol PP Sampang Chairijah mengatakan, personel yang berstatus PNS sebanyak 62 orang dan honorer daerah 8 orang. Sedangkan yang magang alias bantuan polisi pamong praja sebanyak 101 orang.

Menurut Chairijah, sumber daya manusia (SDM) di satpol PP terbatas. Berdasarkan informasi yang diterimanya, hampir seluruh daerah menerapkan sistem magang. ”Kalau yang magang itu setiap tahun diperpanjang kontraknya,” katanya.  

Hal serupa diutarakan Plt Kepala Satpol PP Bangkalan Anang Yulianto. Dari 350 orang di intansinya mayoritas bukan PNS. Ke depan pihaknya akan mengoptimalkan kinerja. Untuk kebutuhan personel masih dikaji. Apakah masih membutuhkan tambahan atau sudah cukup.

Dijelaskan, di satpol PP terdapat beberapa bidang. Dengan demikian, dipastikan membutuhkan banyak tenaga. Tahun depan di titik rawan akan ditempatkan petugas linmas. Misalnya, membantu anak sekolah menyeberang dan lain-lain. ”Juga bagaimana mengembalikan fungsi fasilitas umum. Kalau trotoar untuk pejalan kaki,” jelasnya.

Ke depan, petugas tidak boleh ada di kantor, tapi harus ada di lapangan. Yang bertugas di kantor hanya bagian administrasi. Penegakan peraturan menggunakan pendekatan preventif. Itu untuk mendekatkan satpol PP dengan masyarakat.

”Satpol PP ini bukan jual tampang seram. Kami ingin satpol PP familier bagi masyarakat,” terang mantan camat Arosbaya itu.

(mr/bad/pen/mam/rul/han/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia