Rabu, 13 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Panitia Pilkades Tuntut Cabut SK Bupati

PTUN Kabulkan Penundaan Penetapan Cakades

06 September 2019, 03: 37: 53 WIB | editor : Abdul Basri

CARI KEADILAN: Panitia Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares, Kecamatan Waru, menggelar audiensi dengan anggota DPRD Pamekasan kemarin.

CARI KEADILAN: Panitia Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares, Kecamatan Waru, menggelar audiensi dengan anggota DPRD Pamekasan kemarin. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN – Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Tlonto Ares, Kecamatan Waru, bersama BPD setempat mendatangi kantor DPRD Pamekasan kemarin (5/9). Mereka meminta dukungan legislatif untuk mendesak bupati mencabut SK penundaan pilkades.

Sekretaris P2KD Tlonto Ares Nur Hasan mengatakan, penundaan pilkades oleh Bupati Baddrut Tamam tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat. Masyarakat meminta dukungan dewan untuk mendesak bupati mencabut SK tersebut. ”SK penundaan pilkades itu harus dicabut,” ujarnya.

Nur Hasan menjelaskan, P2KD merasa tidak melakukan pelanggaran apa pun. Bupati juga tidak menjelaskan secara detail alasan penundaan tersebut. Akibatnya, masyarakat bingung atas kebijakan itu.

Dengan demikian, sekalipun bupati tidak mencabut SK penundaan pilkades, panitia tetap akan menggelar pesta demokrasi itu. Semua tahapan siap. Daftar pemilih tetap (DPT) sudah diumumkan.

Nur Hasan mengatakan, masyarakat beriktikad baik terhadap bupati. Pikades bakal tetap digelar. Jika kades terpilih tidak dilantik, panitia siap membawa ke ranah hukum. Sebab, P2KD merasa tidak pernah melakukan pelanggaran.

Anggota DPRD Pamekasan Muhammad Sahur mengatakan, aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti. Semua pihak terkait bakal dimintai keterangan terkait penundaan pilkades di Tlonto Ares itu. ”Segera kami tindak lanjuti,” janjinya.

Sekkab Pamekasan Totok Hartono menyatakan, pilkades di dua desa itu akan ditunda lantaran tidak sesuai regulasi. Namun, pria berkumis itu tidak menyampaikan secara detail pelanggaran regulasi dimaksud.

Bupati Pamekasan mengeluarkan SK nomor 188/448/432.013/2019 tentang penundaan pilkades untuk dua desa. Pilkades yang ditunda itu di Desa Tlonto Ares, Kecamatan Waru, dan Desa Lesong Daya, Kecamatan Batumarmar.

Sementara itu, pelaksanaan pilkades di Desa/Kecamatan Proppo menemui babak baru. Moh. Rahem, salah seorang bacakades yang didiskualifikasi, mengaku gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

Moh. Rahem menggugat berita acara P2KD Proppo nomor 141.1/08-Pan.Pilkades/Ds.Proppo/2019. Berita acara itu tentang hasil keputusan seleksi administrasi bakal calon Kades (bacakades).

Nisan Radian selaku kuasa hukum Moh. Rahem mengatakan, kliennya didiskualifikasi lantaran ada ketidaksamaan nama antara ijazah dan KTP. Kemudian, ada beberapa ketidakcocokan pada tanggal lahir.

Moh. Rahem kemudian memperbaiki ketidaksamaan nama itu ke Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan. Putusan pengadilan, semua data identitas itu disamakan. Hasil putusan itu diserahkan kembali kepada P2KD.

Tetapi, panitia pilkades menolak. Alasannya, cakades sudah ditetapkan. Atas penolakan tersebut, Moh. Rahem melayangkan gugatan ke PTUN. Hasilnya, gugatan bacakades itu dikabulkan. ”Klien kami harus dimasukkan karena memenuhi syarat,” katanya kemarin (5/9).

Namun, panitia pilkades menolak menerima salinan putusan PTUN. Bahkan, petugas yang mengantarkan surat diminta segera meninggalkan sekretariat pilkades dengan alasan khawatir digeruduk massa. Icang –sapaan Nisan Radian– mengatakan, P2KD seharusnya menerima salinan tersebut. Dijalankan atau diabaikan, itu terserah panitia.

Ketua P2KD Proppo Abd. Majid mengatakan, banyak ketidaksamaan data antara identitas dan ijazah. Karena itu, panitia memutuskan menolak persyaratan yang diajukan bacakades tersebut.

Pada 20 Juli, panitia menetapkan cakades. Sampai dilakukan penetapan, belum ada perbaikan data Moh. Rahem. Hasil perbaikan baru disetor setelah penetapan bacakades. Panitia tidak berani menerima perbaikan itu.

Pekan lalu Majid mengaku menerima salinan putusan PTUN. Menurut dia, gugatan Moh. Rahem tersebut ditolak. ”Hasil dari PTUN itu ditolak, bukan dikabulkan,” tandasnya.

(mr/pen/luq/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia