Sabtu, 14 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Delapan Raperda Tak Kunjung Disahkan

DPRD Tunggu Rekomendasi Gubernur

05 September 2019, 03: 29: 40 WIB | editor : Abdul Basri

DIBANGUN DARI UANG RAKYAT: Warga berjalan di halaman kantor DPRD Sampang kemarin.

DIBANGUN DARI UANG RAKYAT: Warga berjalan di halaman kantor DPRD Sampang kemarin. (IMAM S. ARIZAL/RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG – Anggota DPRD masa jabatan 2014–2019 sudah tuntas membahas delapan rancangan peraturan daerah (raperda) pada 26 Juli lalu. Tetapi, sampai wajah parlemen berganti, raperda tersebut tak kunjung disahkan. Kendalanya, hasil evaluasi dan rekomendasi dari gubernur Jawa Timur belum turun.

Ketua Sementara DPRD Sampang Fadol mengatakan, pihaknya belum bisa melakukan rapat paripurna penetapan delapan raperda. Sebab, raperda itu masih proses fasilitasi di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Fasilitasi dilakukan untuk sinkronisasi dengan aturan yang lebih tinggi.

”Menurut informasi dari Sekwan, fasilitasi delapan raperda itu belum turun dari provinsi,” kata Fadol kemarin (4/9).

Fadol tidak bisa memastikan kapan delapan raperda itu akan diparipurnakan. Selain karena rekomendasi gubernur belum turun, ada juga penyebab lainnya. Yakni, sampai hari ini pimpinan tetap DPRD Sampang masa jabatan 2019–2024 belum disahkan.

Pihaknya menargetkan agar pelantikan pimpinan DPRD bisa dilakukan pada pertengahan September mendatang. Setelah ada pimpinan definitif, barulah kerja-kerja legislatif bisa berjalan. Termasuk juga fungsi legislasinya dalam membahas dan mengesahkan raperda.

”Bagi kami, lebih cepat lebih baik,” tegas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Untuk diketahui, ada delapan raperda yang saat ini masih menunggu proses fasilitasi di Provinsi Jawa Timur. Pertama, raperda tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kedua, raperda tentang madrasah diniyah takmiliyah. Ketiga, raperda tentang Sampang Seribu Pesantren. Keempat, raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Kemudian yang kelima, raperda tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang pembentukan PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bakti Artha Sejahtera Sampang (BPRS BASS).

Keenam, raperda tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan PT Geliat Sampang Mandiri (GSM). Ketujuh, raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman, Pencalonan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa. Kedelapan, raperda tentang rencana detail tata ruang dan bagian zonasi wilayah perkotaan. 

(mr/mam/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia