Rabu, 13 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Pemkab Sumenep Undangkan Perbup Pilkades Hasil Revisi

30 Persen Nilai Uji Kepemimpinan

03 September 2019, 07: 00: 59 WIB | editor : Abdul Basri

Pemkab Sumenep Undangkan Perbup Pilkades Hasil Revisi

Share this      

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2019 semakin menarik diikuti. Pemberlakuan skor bagi desa yang memiliki lebih lima bakal calon kepala desa (bacakades) menjadi polemik. Akibatnya, peraturan yang mengatur itu diubah.

PERATURAN Bupati (Perbup) 39/2019 yang memicu polemik akhirnya direvisi. Kini regulasi yang mengatur tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa itu diubah dalam Perbup 54/2019. Perbup tersebut menjadi petunjuk teknis pelaksanaan pilkades sesuai Perda 3/2019 tentang Desa.

Perbup sebelumnya dipermasalahkan sejumlah bacakades karena dianggap menguntungkan petahana. Mengingat, dalam Perbup 39/2019 terdapat pasal yang memuat adanya seleksi tambahan bagi calon yang memenuhi persyaratan administrasi lebih lima orang.

Seleksi tambahan tersebut dalam Perbup ditentukan berdasarkan skor. Kriterianya, pengalaman di lembaga pemerintahan, pendidikan, dan umur. Ketentuan itu tertuang dalam pasal 35 Perbup 39/2019. Bacakades menuntut revisi regulasi karena skor yang ditetapkan bagi cakades incumbent memiliki poin paling dominan dibandingkan dengan kriteria lainnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep Moh. Ramli menjelaskan, setelah muncul polemik, kemudian diajukan revisi regulasi tersebut ke pemerintah provinsi untuk difasilitasi. Hingga kemudian, terbit Perbup 54/2019 atas perubahan Perbup 39/2019. Peraturan itu resmi kembali diundangkan terhitung sejak kemarin (2/9).

Mantan Kadinsos itu menerangkan, banyak perubahan peraturan pada perbup anyar itu. Di antaranya, mengatur biaya pilkades. Semula seluruh biaya pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa itu dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dengan perbup tersebut, ketentuan biaya pilkades bisa dibantu dengan APBDesa.

”Untuk kriteria ujian kepemimpinan ini dibebankan pada APBDesa. Khusus seleksi tambahan,” jelasnya kemarin (2/9).

Selain biaya, perbup baru juga mengatur tentang data pemilih tetap (DPT). Ramli menerangkan, DPT tidak dapat diubah dengan alasan apapun, kecuali meninggal dunia, atau pemilih pindah status kependudukan keluar desa.

Termasuk di dalamnya mengatur kententuan seleksi tambahan. Apabila bacakades yang memenuhi persyaratan secara administratif lebih dari lima orang, diberlakukan seleksi tambahan sesuai amanat Perda 3/2019. Dalm perbup hasil revisi kriteria dalam seleksi tambahan juga memuat komponen uji kepemimpinan. Sebelumnya hanya ditetapkan kriteria pengalaman di lembaga pemerintahan, pendidikan, dan usia.

Skor kriteria pengalaman di lembaga pemerintahan, pendidikan, dan usia mendapat porsi 70 persen. Untuk uji kepemimpinan 30 persen. Ketentuan tersebut berdasarkan kesepakatan tim penyusun dan disetujui bupati. Dalam uji kepemimpinan, bacakades harus melalui tes tulis dan wawancara.

”Kalau dibagi rata, untuk tiga kriteria pengalaman, pendidikan, dan usia, diakumulasi dengan persentase 70 persen, secara penilaian tentu lebih banyak penilaian ujian kepemimpinan. Kalau dirata-rata,” kata Ramli.

Dia mengakui, setiap aturan sulit untuk bisa memuaskan dan sepaham dengan semua pihak. Bukan hanya perbup, regulasi sekelas peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri (permen), dan lainnya juga dapat menimbulkan polemik. ”Tapi, yang perlu dipahami perbup ini diniatkan untuk pengaturan yang terbaik untuk semua. Karena itu, semua harus beriktikad baik. Kalau tidak puas, ayo berkomunikasi dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum bacakades yang menolak Perbup 39/2019 Kurniadi mengaku belum sepaham dengan beberapa ketentuan di dalam Perbup 54/2019. Terutama menyangkut seleksi tambahan. Menurut dia, 70 persen bagi kriteria pengalaman di lembaga pemerintahan, pendidikan, dan usia masih terlalu besar. Dengan demikian, ketentuan tersebut masih menguntungkan petahana dibandingkan dengan cakades kontestan pendatang baru.

”Harusnya lebih dominan uji kepemimpinan. Kenapa? Bisa jadi sudah pernah menjabat Kades, tapi cara memimpinnya tidak bagus dan tidak bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya.

Menurut dia, kriteria pengalaman di lembaga pemerintahan tidak bisa dipastikan jika calon dari petahana itu memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Karena itu, pihaknya mengaku kembali mempertanyakan poin-poin perubahan yang tertuang dalam Perbup 54/2019 kepada dinas terkait.

”Akan kami kawal terus. Yang jelas, kami ingin lihat dulu hasil revisi perbup yang baru. Sebab, banyak poin bermasalah dalam peraturan ini,” tukasnya.

(mr/bad/luq/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia