Senin, 16 Sep 2019
radarmadura
icon featured
Sampang

Bantuan 2.727 KPM PKH Tak Cair

22 Agustus 2019, 13: 52: 46 WIB | editor : Abdul Basri

SAMPAIKAN ASPIRASI: Massa melakukan orasi di depan kantor BRI Cabang Sampang yang dijaga ketat aparat kepolisian kemarin.

SAMPAIKAN ASPIRASI: Massa melakukan orasi di depan kantor BRI Cabang Sampang yang dijaga ketat aparat kepolisian kemarin. (RUSYDI ZAIN//RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG – Realisasi bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) di Sampang tidak berjalan mulus. Hingga saat ini ada dana milik ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak tersalurkan.

Persoalan tersebut diungkapkan massa Aliansi Peduli Keluarga Pra Sejahtera (KPS) kemarin (21/8). Aksi demonstrasi mereka untuk meminta klarifikasi terkait dana bantuan PKH milik 2.727 KPM yang mengendap di BRI. Total anggaran senilai Rp 7 miliar.

Parmadi selaku Korlap aksi mengatakan, aksi tersebut murni untuk membela rakyat. Terutama KPM PKH. Menurut dia, sejak 2017 sampai 2019, KPM PKH di Sampang banyak tidak menerima haknya.

BERSILA: Kepala Cabang BRI Sampang Imam Syafii berdialog dengan demonstran.

BERSILA: Kepala Cabang BRI Sampang Imam Syafii berdialog dengan demonstran. (RUSYDI ZAIN//RadarMadura.id)

Sebagai mitra penyalur PKH Kementerian Sosial, BRI dituntut bekerja profesional. ”Kami ke sini hanya ingin minta kejelasan dan mendesak supaya hak KPM bantuan PKH segera disalurkan,” ungkapnya.

Menurut dia, pihak BRI tidak boleh terus-menerus berdalih ada temuan dan rekomendasi BPK. Sebab, jika mengacu pada rekomendasi BPK, ada dua yang harus dilakukan. Yaitu, dana dikembalikan ke negara, dan didistribusikan ulang kepada KPM yang memenuhi syarat.

”Pendamping PKH ini sudah melengkapi persyaratan KPM, tapi tak juga dicairkan. Sehingga, yang jadi sasaran warga adalah pendamping, disangkanya bermain. Padahal ini dari pihak bank,” paparnya.

Karena itu, pihaknya meminta supaya diungkap dan dipecat para oknum yang bermain. ”BRI ini inkonsisten. Beberapa bulan terakhir melakukan pembuatan buku tabungan lengkap dengan ATM milik KPM tanpa sepengetahuan pendamping,” ungkapnya.

Kepala Cabang BRI Sampang Imam Syafii membenarkan bahwa ada dana bantuan PKH yang mengendap di BRI. Menurut dia, dana tersebut tidak boleh dikurangi dan ditambahi satu rupiah pun karena milik negara. ”Sampang ini paling rendah di nasional yang tidak mencairkan bantuan PKH. Kami sudah mencairkan 1.130 bantuan KPM yang tidak bisa dicairkan. Ini di luar data 2.727,” paparnya.

Dengan demikian, pihaknya berkomitmen untuk mencairkan seluruh bantuan PKH kepada KPM. Bahkan, pihaknya sudah memerintahkan kepada tujuh unit BRI untuk mencairkan. ”Kami akan segera selesaikan pencairan bantuan PKH terhadap 2.727 KPM,” pungkasnya.

Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Anang Megacahyo mengaku akan mengidentifikasi beberapa kasus yang terjadi. ”Kami identifikasi dulu, mana yang memenuhi syarat untuk disalurkan dan dikembalikan ke kas negara,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya akan menerjunkan tim untuk survei langsung ke lapangan. Sebab, ada beberapa laporan bahwa buku tabungan milik beberapa KPM tidak tercetak sehingga pencairan tertunda. ”Terkait pembuatan buku tabungan yang langsung dicairkan ke KPM tanpa sepengetahuan pendamping akan kami dalami, apakah itu sudah sesuai SOP atau tidak,” terangnya.

Jika tindakan dari pihak bank tidak sesuai SOP, pihaknya akan melayangkan surat rekomendasi kepada pimpinannya supaya ditindaklanjuti. ”SOP bank penyalur ini sudah jelas. Hanya saja, ada beberapa petugas di unit yang kurang memahaminya,” pungkasnya.

(mr/rus/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia