Sabtu, 23 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Fauzan Jakfar Jadi Saksi di MK

KPU Kukuh Tak Ada Perolehan Suara yang Diubah

24 Juli 2019, 04: 03: 09 WIB | editor : Abdul Basri

TEGANG: Kuasa hukum pemohon saat menjalani sidang di MK kemarin.

TEGANG: Kuasa hukum pemohon saat menjalani sidang di MK kemarin. (ISTI FOR RadarMadura.id)

Share this      

JAKARTA – Sidang lanjutan dengan agenda pembuktian pemeriksaan saksi atas gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) digelar kemarin (23/7). Sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut berlangsung menegangkan. KPU Bangkalan selaku tergugat menghadirkan mantan Ketua KPU Bangkalan Fauzan Jakfar.

Komisioner KPU Bangkalan Sairil Munir mengutarakan, dalam sidang pembuktian pemeriksaan saksi-saksi, pihaknya menghadirkan dari unsur PPS, PPK, dan Fauzan Jakfar. Saksi-saksi itu dihadirkan untuk membantah dalil pemohon.

Menurut Munir, sidang dengan agenda mendengarkan saksi-saksi tersebut berjalan lancar. Perbedaan pandangan tentu ada. Terutama dari pemohon. Saksi dan bukti milik KPU dan Bawaslu sama saat disandingkan. ”Hanya milik pemohon yang berbeda,” sebutnya.

Misalnya, saksi dari pemohon menyebut ada pemindahan perolehan suara dan penggelembungan suara. Hal tersebut, kata Munir, tentu tidak benar. ”Kalau ada yang keberatan, kenapa tidak mengajukan saat rekapitulasi tingkat kabupaten atau mengisi DB2. Ini tidak ada,” terangnya.

Pihaknya berharap majelis hakim MK adil memberikan putusan. Lagi pula, jika melihat fakta persidangan, jelas dan kuat bukti atau data-data yang disandingkan. ”Setelah ini langsung sidang putusan Agustus. Nanti kami dapat surat pemberitahuan,” jelas Munir.

Sementara itu, R. Arif Sulaiman selaku kuasa hukum Moh. Nizar Zahro mengatakan, kliennya menghadirkan tiga saksi. Termohon juga demikian. Termasuk mantan Ketua KPU Bangkalan Fauzan Jakfar. ”Kami semua diminta pandangan. Kami hadirkan saksi berjenjang dari tingkat desa hingga kabupaten,” terangnya.

Sebab, sambung Arif Sulaiman, dokumen C1 berubah ketika rekapitulasi tingkat kabupaten. Perolehan suara Moh. Nizar Zahro tidak sesuai C1 ketika hasil pemungutan suara tingkat desa. ”C1 tingkat desa tidak berubah, kecamatan juga. Tapi ketika rekapitulasi tingkat kabupaten berubah. Itu yang terjadi di kami,” bebernya. 

(mr/daf/hud/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia