Kamis, 12 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Pamekasan
Hari Bhakti Adhyaksa Ke-59

TP4D Ujung Tombak Pencegahan Korupsi

22 Juli 2019, 12: 51: 21 WIB | editor : Abdul Basri

TURUN LANGSUNG: TP4D Kejari Pamekasan mengecek proyek pembangunan sarana wisata Pantai Jumiang, Jumat (19/7).

TURUN LANGSUNG: TP4D Kejari Pamekasan mengecek proyek pembangunan sarana wisata Pantai Jumiang, Jumat (19/7). (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Share this      

Korupsi musuh bersama. Sejumlah pihak berharap Hari Bahkti Adhyaksa Ke-59 hari ini (22/7) bisa memberikan spirit bagi kejaksaan untuk mencegah atau memberantas perilaku korup.

Jawa Pos Radar Madura - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan berkomitmen memberantas tindak pidana korupsi. Salah satu upaya nyata yang dilakukan menjadikan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) sebagai ujung tombak pencegahan korupsi.

Jubir Kejari Pamekasan Sutriyono menegaskan, Korps Adhyaksa akan bekerja profesional dalam memberantas tindak pidana korupsi. Tujuannya, agar perilaku yang dapat merugikan keuangan negara itu ditekan secara optimal.

Upaya pencegahan terus dilakukan. Di antaranya, melakukan tindakan preventif berupa penerangan hukum dan penyuluhan hukum. Kemudian, mengoptimalkan peran TP4D dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) meminta pendampingan terhadap TP4D. Proyek fisik yang dikerjakan mendapat pendampingan dari jaksa. Harapannya, pekerjaan tersebut terkontrol sejak awal sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku.

TP4D mengontrol proyek fisik dari nol persen sampai selesai. Jika pada perjalanan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, kejaksaan akan memberi rekomendasi untuk diperbaiki.

Dengan begitu, proyek tersebut sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Harapannya, tidak ada persoalan hukum di kemudian hari. ”Komitmen kami, kejaksaan akan terus bekerja profesional dalam memberantas tindak pidana korupsi,” katanya kemarin (21/7).

Kasi Intel Kejari Pamekasan itu mengklaim, seluruh tahapan proses hukum dilakukan secara profesional. Yakni, mulai tahap penyelidikan, penyidikan hingga tahap penuntutan.

Di tempat terpisah, Humas Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan Tito Eliandi mengatakan, sejumlah upaya dilakukan PN dalam rangka mendorong pemberantasan korupsi. Misalnya, terhadap aparatur pengadilan melalui penerapan zona integritas meliputi wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Komitmen pemberantasan korupsi terhadap pelayanan publik dengan pelayanan efektif kepada masyarakat. Yakni, melalui penerapan pendaftaran satu pintu terhadap semua permohonan pendaftaran berkaitan dengan pengadilan.

Dasar hukum kegiatan itu yakni SK Dirjen Badilum Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kemudian, disempurnakan dengan Keputusan Dirjen Badilum Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi PTSP Plus dan Surat Keterangan Elektronik di Lingkungan Peradilan Umum.

Langkah lain yang dilakukan yakni penerapan pendaftaran perkara perdata berupa gugatan maupun permohonan secara elektronik. Pendaftaran perkara cukup dilakukan melalui elektronik. ”Advokat wajib mempunyai akun pendaftaran. Kalau masyarakat sementara masih boleh secara manual,” tandasnya.

(mr/pen/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia