Selasa, 10 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Hadari Protes Penetapan Tersangka

Nilai Polres Tabrak Aturan

22 Juli 2019, 12: 44: 59 WIB | editor : Abdul Basri

Hadari Protes Penetapan Tersangka

Share this      

PAMEKASAN – Penetapan anggota DPRD Pamekasan Mohammad Hadari sebagai tersangka penganiayaan terhadap istri sirinya disoal. Bahkan, pengacara politikus Nasdem itu menganggap penyidik polres menyalahi aturan karena menaikkan status tersebut ke penyidikan.

Sulaisi Abdurrazaq selaku kuasa hukum Hadari mengutarakan, anggota dewan memiliki hak imunitas. Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pada pasal 53 ayat (1) disebutkan bahwa tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi anggota DPRD provinsi dan dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD kabupaten/kota. Sementara penetapan Hadari sebagai tersangka belum mendapat izin dari gubernur Jawa Timur.

Padahal sebelum ditetapkan sebagai tersangka, ada rentetan pemeriksaan. Seharusnya pemeriksaan tersebut terlebih dahulu mendapat izin dari gubernur. ”Untuk memeriksa anggota dewan harusnya ada izin dari gubernur,” tegasnya kemarin (21/7).

Aturan tersebut, kata Sulaisi, wajib menjadi dipatuhi aparat kepolisian selaku penegak hukum. Korps Bhayangkara seharusnya tidak menegakkan hukum dengan cara melawan hukum.

Ketua YLBH Madura itu menilai penetapan Hadari sebagai tersangka melabrak aturan. Proses supremasi hukum yang dilakukan Polres Pamekasan bertentangan dengan asas kepatutan.

Mantan aktivis HMI itu menyampaikan, di Bojonegoro pernah ada anggota dewan terlibat kasus hukum. Tapi akhirnya dihentikan, lantaran belum mendapat izin dari gubernur.

”Saya hanya menyampaikan kepada publik bahwa polisi menetapkan klien saya sebagai tersangka dengan cara melabrak undang-undang,” katanya.

Menanggapi itu, Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Hari Siswo Suwarno membantah pernyataan Sulaisi. Menurut dia, penetapan tersangka anggota dewan tidak perlu didahului dengan izin gubernur.

Langkah hukum yang dilakukan Polres Pamekasan juga prosedural. Mantan Kasatpolair Polres Sampang itu memastikan tidak ada aturan yang dilanggar. ”Tidak perlu (izin gubernur),” ujarnya.

Bahkan, kasus tersebut akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan. Polisi hanya butuh sedikit keterangan dari Hettik Selfia (HS) sebelum berkasnya dilimpahkan.

Untuk diketahui, Hadari dilaporkan Hettik Selfia pada 9 April lalu ke Mapolres Pamekasan. Sekretaris Komisi I DPRD Pamekasan itu diduga melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap istri sirinya.

Atas laporan itu, polisi melakukan penyelidikan. Beberapa waktu lalu, kasus yang menjadi perhatian publik itu dinaikkan statusnya menjadi penyidikan. Hadari ditetapkan sebagai tersangka.

(mr/pen/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia