Selasa, 10 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Sampang

Protes Siswa SMA Ditarik Iuran

22 Juli 2019, 12: 43: 29 WIB | editor : Abdul Basri

Protes Siswa SMA Ditarik Iuran

Share this      

SAMPANG – Program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menggratiskan biaya pendidikan SMA/SMK belum sepenuhnya dirasakan siswa di Kota Bahari. Siswa SMAN 1 Sampang misalnya, yang masih ditarik iuran.

SMAN 1 Sampang bahkan menerbitkan surat edaran (SE) yang ditandatangani kepala sekolah tertanggal 11 Juli 2019. Di SE tersebut ada iuran untuk peringatan hari besar nasional (PHBN) dan peringatan hari besar agama (PHBA) sebesar Rp 50 ribu. Sementara untuk iuran bulanan sebesar Rp 60 ribu dicoret. Lalu, ada simpanan wajib koperasi siswa (kopsis) Rp 25 ribu.

Abd. Azis, salah seorang wali murid menuturkan, gubernur Jawa Timur menjalankan program pendidikan gratis dan berkualitas (tistas). Namun, dia heran di Kota Bahari siswa ditarik sumbangan.

Menurut Azis, iuran itu masuk pada pungutan liar (pungli). Sebab, tidak ada regulasi. Wali murid juga tak dilibatkan dan belum ada kesepakatan tentang adanya iuran tersebut.

”Ini sudah masuk pungutan, bukan sumbangan lagi, karena ini berangkat dari sekolah, substansinya beda,” tuturnya kemarin (21/7).

Dia mengaku sudah melunasi iuran sesuai SE tersebut. Menurut dia, pungutan tersebut dimulai sejak bulan Juli. ”Program tistas ini sudah jelas. Semuanya sudah digratiskan, jadi tidak ada alasan bagi sekolah untuk melakukan pungutan,” katanya.

Menanggapi itu, Kepala SMAN 1 Sampang Muhammad Romli membenarkan mengeluarkan SE untuk iuran PHBN dan PHBA serta simpanan wajib kopsis. Untuk PHBN dan PHBA hanya satu kali setahun.

Simpanan kopsis nanti akan dikembalikan kepada siswa pada akhir tahun. ”Kami menarik biaya kepada siswa untuk kegiatan siswa yang tidak di-cover dana BOS,” akunya.

Seluruh biaya yang ditarik oleh sekolah kepada siswa digunakan untuk kegiatan siswa, bukan operasional sekolah. Kecuali seluruh kegiatan pengembangan siswa di sekolah dihapus, maka biaya tersebut juga terhapus.

”Sekolah kami ini sekolah besar, jadi kami harus mengadakan kegiatan yang sifatnya untuk pengembangan skill siswa di sekolah. Jadi tidak hanya belajar di dalam ruangan,” terangnya.

Pihaknya menegaskan iuran tersebut sudah sesuai dan tidak melanggar aturan. ”Ingat, itu untuk kegiatan siswa sendiri, bukan untuk operasional sekolah,” tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sampang Asyari mengatakan, sejauh itu merupakan hasil kesepakatan bersama komite dan wali murid tidak ada masalah. Tentu tidak boleh ada pemaksaan.

Berkaitan dengan uang simpanan, pihaknya menegaskan uang tersebut bukan untuk sekolah, melainkan untuk siswa itu sendiri. ”Asalkan tidak ada pemaksaan, melalui kesepakatan bersama, dan bukan kebijakan atau keputusan sepihak,” katanya.

Jika memang penarikan biaya itu dilakukan sepihak, harus dikoreksi. Akan lebih baik jika tiap kali sekolah menggelar kegiatan yang tidak di-cover dana pemerintah, supaya disampaikan saja programnya.

”BPOPP (biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan) memang belum cair sampai sekarang, terkendala administrasi, efektifnya mulai Juli memang,” pungkasnya.

(mr/rus/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia