Minggu, 15 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Sampang

Dana Rp 1,3 M Jadi Bancakan

22 Juli 2019, 12: 22: 53 WIB | editor : Abdul Basri

KLARIFIKASI: Jaka Jatim Korda Sampang saat melakukan audiensi ke Bakesbangpol Sampang beberapa pekan lalu.

KLARIFIKASI: Jaka Jatim Korda Sampang saat melakukan audiensi ke Bakesbangpol Sampang beberapa pekan lalu. (RUSYDI ZAIN/RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG – Realisasi dan peruntukan dana bantuan partai politik (banpol) dari APBD Sampang dipertanyakan. Anggaran yang besarnya Rp 1,3 miliar setiap tahun itu diduga hanya dijadikan bancakan.

Ada sebelas partai politik (parpol) di Sampang yang menerima dana banpol melalui bakesbangpol pada periode 2014–2019. Perolehan dana banpol tiap partai bergantung dari perolehan suara pada pileg 2014 lalu.

Koordinator Daerah (Korda) Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Sampang Sidik menuding, peruntukan dana banpol yang diterima parpol tidak jelas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dana banpol harus digunakan untuk kegiatan kepartaian dan pencerdasan politik terhadap masyarakat.

Namun, di Sampang selama ini tidak ada kegiatan kepartaian yang mampu mencerdaskan masyarakat tentang wawasan politik. ”Saya kok melihatnya tidak ada kegiatan kepartaian, lalu dikemanakan dana banpol yang diterima oleh partai tiap tahun itu,” ujarnya kemarin (21/7).

Contoh kasus, Ketua PAC Hanura Camplong yang mengundurkan diri. Menurut dia, salah satu alasannya, tidak pernah ada kegiatan kepartaian yang dilakukan Hanura.

”Hanura jadi salah satu contoh bahwa tidak ada kegiatan kepartaian yang berkaitan dengan pengaderan dan wawasan politik bagi masyarakat,” bebernya.

Berdasarkan hasil investigasi sementara, dana banpol yang diterima parpol hanya jadi bancakan. ”Saya menduga dana banpol hanya jadi bancakan para petinggi partai politik di Sampang,” tudingnya.

Program kegiatan yang dilaksanakan parpol diduga kuat banyak yang fiktif. Pihaknya akan meminta dokumen laporan pertanggungjawaban masing-masing parpol tiap tahun atas kegiatan yang sudah dilaksanakan.

”Sangat mungkin, kegiatan parpol ini hanya numpang naruh banner pada kegiatan lain, kami akan terus dalami ini,” imbuhnya. Sayangnya, Ketua DPC Hanura Sampang Marzuki belum bisa dimintai tanggapan.

Menanggapi itu, Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Antar Lembaga Bakesbangpol Sampang Abd. Rahem melalui stafnya Abd. Azis mengatakan, pihaknya hanya sebagai pembina dan tim fasilitasi dari parpol di Kota Bahari. Rahem membenarkan dana banpol yang dikeluarkan tiap tahun Rp 1,3 miliar untuk 11 Parpol.

”Kami menyalurkan dana banpol sesuai aturan ke rekening masing-masing parpol setelah diverifikasi,” terangnya.

Besaran dana banpol yang akan diterima parpol sesuai dengan perolehan suara. Untuk Kabupaten Sampang, tiap satu suara dihargai Rp 976.

”Suara yang diperoleh oleh partai politik dikalikan Rp 976. Itu dana yang akan diterima oleh partai,” sambungnya.

Berkaitan dengan surat pertanggungjawaban (SPj) penggunaan dana banpol, pihaknya langsung melaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ”Berkaitan dengan kepartaian kami tidak bisa terlibat langsung. Kami hanya bisa melakukan sosialisasi manakala ada konflik di internal partai,” pungkasnya.

(mr/rus/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia