Minggu, 15 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Berita Kota

Penanganan Korupsi Besar Mandek

21 Juli 2019, 15: 46: 00 WIB | editor : Abdul Basri

Penanganan Korupsi Besar Mandek

Share this      

RadarMadura.id – Di Bumi Gerbang Salam, masih banyak kasus dugaan korupsi yang belum terungkap. Bahkan, sejumlah kasus yang ditangani Kejari Pamekasan dari tahun sebelumnya belum tuntas hingga saat ini.

Aktivis Forum Mahasiswa dan Masyarakat Revolusi (Formasi) Iklal mengutarakan, ada sejumlah kasus dugaan korupsi yang penanganannya mandek. Di antaranya, dugaan mark-up pembelian pertokoan citra logam mulia (CLM) tahun anggaran 2014.

Anggaran pembelian pertokoan itu mencapai Rp 7,5 miliar. Kemudian, dugaan penyimpangan dana hibah disporabud (sekarang dispora) pada 2014. Total anggaran hibah itu senilai Rp 2 miliar.

Hibah tersebut diterima 200 kelompok. Sampai sekarang belum ada tersangka kasus tersebut. Bahkan, pada 10 Mei 2017 lalu, Kejari Pamekasan menerbitkan surat pemberhentian penyidikan (SP3).

Kasus korupsi lain yang juga belum terungkap yakni dugaan penyimpangan raskin di beberapa desa pada 2018. Kejari diharapkan menyelesaikan tunggakan kasus penggarongan uang negara itu secara optimal.

Semua pihak yang terlibat kasus korupsi itu harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Korps Adhyaksa harus menuntaskan kasus yang menjadi perhatian publik itu. ”Jangan beri ampun bagi para koruptor,” desaknya kemarin (20/7).

Menurut Iklal, pengentasan kasus korupsi bukan hanya menyelematkan uang negara. Tetapi, juga memberi efek jera bagi koruptor. Harapannya, tindak pidana korupsi tidak ada lagi di Pamekasan.

Masyarakat berharap Kejari Pamekasan profesional dalam menyelesaikan kasus korupsi. Jika kasus tersebut tidak diselesaikan dengan baik, tingkat kepercayaan kepada penegak hukum itu akan turun.

Kasi Intel Kejari Pamekasan Sutriyono menegaskan, penanganan kasus korupsi terus dilakukan. Korps Bhayangkara komitmen menyelesaikan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara itu.

Kasus CLM, hibah dispora, dan kasus korupsi lainnya akan ditangani secara profesional. Siapa pun yang melakukan tindakan melawan hukum akan diproses sesuai aturan yang berlaku. ”Kami komitmen memberantas korupsi,” janjinya.

Mengenai kasus korupsi yang selesai ditangani di antaranya penyelewengan dana Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, tahun anggaran 2016. Mantan Kades Dasok Agus Mulyadi divonis bersalah. Majelis hakim menjatuhi hukuman penjara 1,5 tahun dengan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.

Dalam kasus tersebut keluarga Agus mengembalikan uang kerugian negara senilai Rp 47 juta. Dengan pengembalian uang tersebut, mantan Ketua Persatuan Kepala Desa (Perkasa) Pamekasan itu tidak perlu membayar uang pengganti.

(mr/pen/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia