Selasa, 10 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Hukum & Kriminal

Bakal Polisikan Komisioner KPU

20 Juli 2019, 14: 49: 43 WIB | editor : Abdul Basri

Zainal Arifin  Ketua KPU Bangkalan.

Zainal Arifin Ketua KPU Bangkalan. (DAFIR/RadarMadura.id)

Share this      

DI Kota Salak, dugaan pemalsuan dokumen C1 yang dikemukakan kuasa hukum caleg DPR RI Moh. Nizar Zahro, R Arif Sulaiman, berbuntut panjang. Arif berjanji memolisikan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan karena dianggap ikut terlibat dalam dugaan tindak pidana tersebut.

Pernytaan Arif pun viral. Kondisi tersebut langsung direspons KPU Bangkalan. Sebab, pernyataan R. Arif Sulaiman itu dinilai tidak berdasar dan cenderung mengada-ada.

”Tuduhan pemalsuan dokumen C1 yang disampaikan kuasa hukum Moh. Nizar Zahro itu tidak benar,” sergah Zainal Arifin, Ketua KPU Bangkalan kemarin (19/8).

Menurut Zainal, perlu diklarifikasi bahwa pihaknya tidak pernah mengubah dokumen C1 apalagi sampai memalsukan. Dengan begitu, apa yang dialamatkan kuasa hukum Moh. Nizar Zahro ke KPU Bangkalan itu tidak berdasar.

”Tuduhan pemalsuan itu tidak benar. Kotak suara itu tersegel dan tersimpan,” tegasnya.

Zainal menyampaikan, apa yang ada di DB1 itu berdasarkan DA1 dan DAA1 yang berada dalam kotak suara dengan kondisi tersegel. Begitupun dengan DAA1, itu berasal dari C1 yang berhologram. Hal tersebut juga berada di dalam kotak suara tersegel.

”Kita tidak sembarangan main buka kotak suara. Kemarin saja, ketika ingin buka kotak suara, kita mengundang polres dan Bawaslu untuk disaksikan,” terangnya.

Perkara misalnya KPU tidak menanggapi permintaan dari pemohon ketika sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), itu bagian dari strategi kuasa hukum lembaganya. Yang penting, dalam jawaban di MK itu sudah disusun dan diserahkan hasil perolehan suara Moh. Nizar Zahro dan Zainuddin Amali, caleg dari Partai Golkar.

”Kenapa saya sebutkan dua nama itu, karena dalam gugatan, pihak Nizar menganggap ada pengurangan suara dan penggelembungan suara ke Zainuddin Amali,” bebernya.

Mantan aktivis HMII itu menyatakan, apakah statemen kuasa hukum Moh. Nizar Zahro itu mengandung unsur pidana atau tidak, pihaknya akan berkonsultasi ke KPU RI melalui KPU Provinsi Jatim. ”Apakah kami mau lapor balik atau tidak, ya kami konsul dulu. Yang jelas, konsen kami sekarang mempersiapkan gugatan PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum),” terangnya.

Sementara itu, R. Arif Sulaiman mengaku tidak akan urung untuk memidanakan komisoner KPU dan Bawaslu Bangkalan ke Bareskrim Mabes Polri. Sebab, diduga ikut memalsukan dokumen C1 dan Bawaslu ditengarai terlibat.

”Kami punya bukti. Nanti selesai putusan dismissal, kami laporkan ke Bareskrim Mabes Polri,” ancanmnya.

Arif menyatakan, berdasarkan waktu penyampaian jawaban di MK, yang mengherankan itu KPU tidak merespons secara detail atas permohonan pemohon. Justru yang merespons itu adalah Bawaslu Bangkalan.

”Yang saya duga ada kerja sama antara KPU dan Bawaslu. Ada dugaan pemalsuan C1. Kami akan menindaklanjuti ada indikasi pemalsuan C1 yang dipakai versi Bawaslu dan KPU. C1 kami asli,” klaimnya.

Pria asal Sampang itu memaparkan, C1 yang disampaikan pada saat jawaban Bawaslu, dalam penyandingan itu berbeda jauh. Misalnya di Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, kebanyakan suara Moh. Nizar Zahro nihil.

”Cuma di C1 milik kita itu ada suara kita (Moh. Nizar Zahro). Mari kita adu C1. Versi Bawaslu, suara Nizar 8 ribu. Lalu, versi KPU berdasarkan DB1 itu dapat 22 ribu lebih. Ini kan aneh,” sindirnya.

Ketua Bawaslu Bangkalan A. Mustain Saleh mengatakan, sejak semester 1 Fakultas Hukum di UTM, itu sudah diajarkan mana pidana lex specialis dan pidana umum. Apakah pelanggaran pidana pemilu itu pidana lex specialis atau tidak. Semua orang sudah tahu.

”Kalau pelanggaran pemilu, ya Gakkumdu. Tapi, kalau punya bukti dan saksi KPU dikatakan mengubah, ya silakan saja (dilaporkan),” tantangnya.

(mr/daf/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia