Senin, 16 Sep 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

KPU Sampaikan Jawaban di MK Besok

14 Juli 2019, 16: 09: 42 WIB | editor : Abdul Basri

PERSIAPAN: Komisioner KPU Sampang menandatangani berita acara pembukaan kotak suara di gudang penyimpanan logistik beberapa hari lalu.

PERSIAPAN: Komisioner KPU Sampang menandatangani berita acara pembukaan kotak suara di gudang penyimpanan logistik beberapa hari lalu. (RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG – Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) memasuki babak baru. Pada 9–12 Juli 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang pendahuluan atas sengketa Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Agenda berikutnya tahapan penyampaian jawaban dari pihak-pihak termohon.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang termasuk salah satu yang menjadi objek sengketa pileg. Tak pelak, para komisioner dari Kota Bahari harus berangkat ke Jakarta untuk menghadiri sidang lanjutan itu. Jika tidak ada perubahan, sidang berikutnya akan digelar besok (15/7) di Jakarta.

”Sesuai dengan tahapan, hari Senin (besok, Red) penyampaian jawaban serta membawa alat bukti,” kata Komisioner KPU Sampang Divisi Hukum dan Pengawasan M. Syamsul Arifin kemarin (13/7).

Ada dua partai yang menggugat hasil pileg di Sampang. Yakni, Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Golkar menggugat hasil pileg untuk DPRD kabupaten di daerah pemilihan (dapil) III yang mencakup Kecamatan Kedungdung dan Robatal.

”Sedangkan PKB melakukan gugatan hasil pileg DPRD Jawa Timur untuk dapil 14, termasuk Sampang di dalamnya,” terangnya.

Sebenarnya dalam sidang pendahuluan, Partai Gerindra hendak menambahkan Sampang ke dalam objek sengketa. Namun, hakim konstitusi menolaknya. Hal itu karena pada sidang tersebut para pemohon hanya diperkenankan memperbaiki berkas, bukan menambah objek sengketa.

”Gerindra kemarin sempat mau dimasukkan dalam penambahan alat bukti. Namun dari hakim MK itu keberatan,” bebernya.

Karena untuk tambahan itu tidak boleh menambah objek sengketa. Yang boleh hanya melakukan renvoi,” tambahnya.

Melakukan renvoi, jelas Syamsul, merupakan upaya memperbaiki materi gugatan. Semisal ada kalimat yang keliru atau ada penulisan angka yang salah, maka di dalam sidang pendahuluan boleh diperbaiki. Tetapi perbaikan tersebut tidak sampai berubah objek sengketa. ”Renvoi itu memperbaiki. Tapi, tidak menambah objek pokok perkara,” jelasnya.

Ketua KPU Sampang Addy Imansyah memastikan bahwa pihaknya siap memberikan tanggapan dalam sidang MK. Pihaknya telah melakukan persiapan matang. Termasuk dengan membuka kotak suara sebagai bahan yang akan dibawa ke MK.

”Pada prinsipnya kami siap mengikuti rangkaian persidangan di MK,” tegas Addy Imansyah.

(mr/mam/onk/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia