Selasa, 10 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Bangkalan

KPK Cek Harta Bupati Bangkalan-Sumenep

Beserta Wabup, Sekkab, dan Beberapa Kadis

10 Juli 2019, 14: 58: 16 WIB | editor : Abdul Basri

PATUH: Mantan Sekkab Bangkalan Eddy Moeljono (kiri) diklarifikasi oleh Direktur Penelitian LHKPN Bidang Pencegahan KPK.

PATUH: Mantan Sekkab Bangkalan Eddy Moeljono (kiri) diklarifikasi oleh Direktur Penelitian LHKPN Bidang Pencegahan KPK. (ISTIMEWA)

Share this      

BANGKALAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengecek laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepala daerah dan pejabat di Jawa Timur. Kemarin (9/7) giliran Bangkalan, Probolinggo, dan Blitar. Klarifikasi kekayaan tersebut berlokasi di kantor gubernur Jawa Timur.

Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron membenarkan dirinya dicek harta kekayaan oleh KPK. Semacam klarifikasi mengenai laporan harta kekayaan yang dilaporkan 2018. ”Pada saat pilkada, saya melaporkan harta kekayaan. Itu diklarifikasi, apakah ada tambahan atau tidak,” kata dia kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM).

Menurut dia, sesuai harta kekayaan yang dimiliki hingga sekarang mencapai Rp 7 miliar lebih. Itu pun yang besar aset yang tidak bisa bergerak berupa tanah yang di atasnya ada bangunan rumah. ”Rumah saya di Demangan itu senilai Rp 7 miliar lebih. Tapi, kan harga rumah naik tiap tahun. Ada peningkatan sedikit. Itu juga yang diklarifikasi,” ujarnya.

Ra Latif menyampaikan, setiap tahun kepala daerah dianjurkan melaporkan harta kekayaan. Itu sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. ”Saya akan patuh melaporkan harta kekayaan. Karena itu sebagai kewajiban saya sebagai kepala daerah,” ujarnya.

Mantan wakil ketua DPRD Bangkalan itu menyatakan, aset mana yang sudah terjual atau tidak sudah disampaikan secara detail ke KPK. Hanya, aset di Demangan tetap saja tidak dipindahtangankan. ”Itu nanti kan bisa dilihat di website KPK. Yang jelas, untuk rumah tetap,” jelasnya.

Mantan Sekkab Bangkalan Eddy Moeljono juga diklarifikasi mengenai harta kekayaan yang disampaikan ke KPK per 31 Desember 2018. Eddy mengaku klarifikasi harta kekayaan ini dilakukan karena kala itu masih menjabat sebagai Sekkab. ”Saya dapat giliran dengan Sekda Blitar. Pak bupati pukul 10.00 tadi pagi dengan bupati Blitar juga,” jelasnya.

Selain Ra Latif dan Eddy, KPK dijadwalkan cek harta kekayaan mantan Kadis PUPR Bangkalan Roosli Soeliharjono. Saat ini dia menjabat sebagai kepala dinas perdagangan (disdag).

Sehari sebelumnya, Senin (8/7), jadwal cek harta 7 pejabat di Jawa Timur. Tiga di antaranya dari Sumenep. Mereka adalah Sekkab Edy Rasiyadi, mantan Kadis PU SDA Eri Susanto (sekarang dinas PU bina marga), dan mantan Kadisdik A. Shadik.

Hari ini (10/7) agenda untuk sembilan pejabat. Besok (11/7) juga pengecekan kebenaran harta kekayaan sembilan pejabat. Dua di antaranya Bupati Sumenep A. Busyro Karim dan Wakil Bupati Achmad Fauzi.

(mr/daf/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia