Kamis, 12 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Sampang

Dewan Tolak Penundaan Pilkades Serentak

Bupati Kaji Regulasi

09 Juli 2019, 15: 47: 35 WIB | editor : Abdul Basri

HARUS BERSINERGI: Wakil Ketua DPRD Sampang Abdussalam, Wakil Bupati Sampang Abdullah Hidayat, Bupati Sampang Slamet Junaidi, Ketua DPRD Juhari, Wakil Ketua DPRD Fauzan Adhima, dan Sekwan Moh. Anwar foto bersama usai sidang paripurna, Senin (1/7).

HARUS BERSINERGI: Wakil Ketua DPRD Sampang Abdussalam, Wakil Bupati Sampang Abdullah Hidayat, Bupati Sampang Slamet Junaidi, Ketua DPRD Juhari, Wakil Ketua DPRD Fauzan Adhima, dan Sekwan Moh. Anwar foto bersama usai sidang paripurna, Senin (1/7). (RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG – Jadwal pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak gelombang III di Sampang masih simpang siur. Awalnya, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) menetapkan digelar pada 26 September. Namun, kini jadwal tersebut berubah.

Meski demikian, Bupati Sampang Slamet Junaidi juga belum memastikan kapan jadwal pelaksanaan pilkades serentak. Pihaknya sampai sekarang masih melakukan kajian. ”Saya tidak bisa memastikan, karena masih dikaji aturannya,” ujarnya.

Pihaknya tidak ingin pelaksanaan pilkades di Kabupaten Sampang menyalahi aturan. Maka dari itu, jadwal yang sudah ditetapkan digugurkan.

Ada 42 desa di Sampang yang belum melaksanakan pilkades serentak. Masa berakhir jabatannya tidak sama. Terakhir ada yang Mei 2020. ”Jika dilaksanakan tahun ini, ada empat desa yang tersisa. Makanya kami kaji lagi aturannya seperti apa,” kata bupati yang biasa disapa Haji Idi itu, Minggu (7/7).

Namun, Haji Idi menegaskan bahwa kebijakan dan keputusan terbaik akan dipilihnya untuk pelaksanaan pilkades di Sampang. Baginya, kepentingan dan kebutuhan rakyat pasti akan diutamakan.

”Kekosongan kepala desa juga tidak boleh lama. Kami sangat butuh pemerintahan desa. Sebab, desa menjadi ujung tombak kesuksesan dan kemajuan kabupaten,” tegasnya.

Ketua DPRD Sampang Juhari mengaku tidak sepakat dengan rencana penundaan pilkades. Menurut dia, penundaan yang dilakukan secara tiba-tiba sangat membingungkan, utamanya terhadap warga di desa. ”Kok bisa mau ditunda. Kalau ini benar terjadi, ini bagian dari kelalaian DPMD,” katanya.

Kabid Bina Pemerintahan Desa DPMD Sampang Suhanto mengakui jika pelaksanaan pilkades yang dijadwal pada 26 September 2019 pasti berubah. Seluruh tahapan pilkades akan dijadwal ulang setelah jadwal pelaksanaan pilkades yang baru ditetapkan kembali.

”Otomatis seluruh tahapan akan gugur, karena jadwal pelaksanaan pasti berubah,” terangnya. 

(mr/rus/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia