Senin, 16 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Berita Kota
Menuju Hari Koperasi Ke-72 Tahun 2019 (1)

Hanya 119 Yang Punya Nomor Induk

09 Juli 2019, 15: 30: 33 WIB | editor : Abdul Basri

SEPI: Karyawan berada di dalam tempat usaha KPRI Keluarga di Jalan Jamaluddin, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, kemarin.

SEPI: Karyawan berada di dalam tempat usaha KPRI Keluarga di Jalan Jamaluddin, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, kemarin. (ANIS BILLAH/RadarMadura.id)

Share this      

Perayaan Hari Koperasi tahun ini genap 72. Mulai hari ini, Jawa Pos Radar Madura (JPRM) akan menurunkan liputan khusus seputar koperasi di Madura. Kali ini tentang jumlah dan kondisi koperasi di Bangkalan, Sampang, dan Sumenep.

KOPERASI di Bangkalan berjumlah 805. Namun, yang aktif hanya 387 koperasi. Sisanya, 418 koperasi, tidak aktif. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskop dan UM) Bangkalan sudah memproses 119 nomor induk koperasi (NIK) (lihat grafis).

Kepala Diskop dan UM Bangkalan Ali Afandi mengatakan, koperasi harus memiliki nomor induk. Ratusan koperasi yang sudah bernomor induk itu merupakan data hingga 28 Juni 2019. Data tersebut diperbarui setiap bulan. ”Kalau tidak rapat anggota tahunan (RAT) itu digeser ke tidak aktif,” ujarnya kemarin (8/7).

Dulu, kata dia, koperasi yang tidak melaksanakan RAT langsung dinonaktifkan. Sebelum itu, pihaknya membina supaya aktif. Jika usaha tersebut belum berhasil, akan dilakukan pembubaran. ”Yang aktif difasilitasi untuk membuat nomor induk koperasi. Kalau yang tidak aktif langsung geser ke nonaktif,” tegasnya.

Meskipun koperasi tersebut aktif dan berjalan, namun tidak melakukan RAT dianggap tidak aktif. Koperasi harus melakukan RAT setahun sekali. Koperasi merupakan kumpulan orang yang satu profesi. Koperasi adalah usaha bersama, bukan untuk mendapatkan sumbangan. Kalau ada koperasi yang ingin mendapatkan sumbangan atau bantuan, itu pasti hancur. ”Kalau tidak punya usaha bukan koperasi,” terangnya.

Dia menyebut, kebanyakan koperasi wanita (kopwan) di Bangkalan berbau politis. Misalnya, ketika ada pemilihan gubernur, calon membuat warung dan diberi modal. Ketika terpilih, modalnya habis. ”Sesuai teori, itu tidak cocok karena dimodali. Seharusnya dari anggota sendiri. Minimal anggota koperasi 21 orang,” jelasnya.

Karena itu, jumlah kopwan di Bangkalan mencapai 350 yang berbadan hukum. Namun, fakta di bawah, hanya ada sepuluh kopwan yang masih aktif dan berjalan hingga saat ini, baik kepengurusan maupun usaha yang berkembang. Pihaknya melakukan pengawasan dan pendampingan. Misalnya, melakukan pengelolaan keuangan atau pelaksanaan RAT. ”Koperasi besar dari usahanya. Kalau dibantu pasti hancur,” tuturnya lagi.

Pembinaan saat ini fokus pada administrasi serta pertemuan. Tidak semua koperasi ditangani diskop daerah. Patokannya modal. Kalau kurang dari Rp 50 juta, pemkab yang mengurus. Kalau usaha menengah sudah menjadi tanggung jawab provinsi. ”Anggota koperasi harus melakukan simpanan wajib dan simpanan pokok,” tandasnya.

Dari sekian koperasi yang aktif di Bangkalan, sepuluh di antaranya adalah Kopwan Bahagia (Kota), Kopwan DBW (Kamal, KPRI Anantakupa, Kota), KSU Ikanisa (Kota), dan Primkopal Batu Poron (Kamal). Selain itu, Koperasi BMT Al Khoirot (Kokop), KSU Sang Surya (Burneh), Koperasi Sirkah Muawanah (Kota), Kopwan Mawar (Kota), dan KSP Sendang 69 (Kota).

Koperasi yang dibubarkan dan usaha fiktif antara lain, Koperasi Moh. Toha (Kota), Koperasi KSU Mega Gotong Royong (Kota), dan KPRI Al Falah (Blega). Sementara Koperasi Serba Usaha Setia Jaya (Blega) dan Koptan Mandiri Desa Maneron (Sepulu) termasuk koperasi tidak aktif.

Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan mengatakan, pemerintah seharusnya rutin melakukan evaluasi dan pembinaan koperasi. Dengan demikian, koperasi betul-betul sesuai aturan dan berkembang lebih maju. ”Jika pengawasan dan pembinaan hanya formalitas, tidak akan pernah maju,” katanya.

Sementara itu, di Sampang ada 444 koperasi. Ratusan koperasi tersebut sudah berbadan hukum. Hanya 252 koperasi yang mati suri. Sementara 192 koperasi lainnya dalam pembinaan.

Plt Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Diskumnaker) Sampang Suhartini Kaptiati mengatakan, hanya 252 koperasi yang rutin melaksanakan RAT. Perkembangan koperasi bisa dinilai dari sumber daya manusia (SDM), usaha, serta melaksanakan RAT. Koperasi yang melaksanakan RAT menunjukkan bahwa program usahanya berjalan. Sebaliknya, jika tidak menggelar RAT, pertanda koperasi tersebut mati suri.

”Kalau melaksanakan RAT, berarti koperasi itu bertanggung jawab kepada anggotanya. Koperasi tersebut kan independen, dari anggota dan untuk anggota,” katanya kemarin (8/7).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan koperasi tidak menggelar RAT. Di antaranya, SDM yang kompeten mengurus koperasi minim. Hal itu sangat berdampak pada pertumbuhan koperasi. Sebab, tanpa SDM yang baik, koperasi sulit berkembang.

Di samping itu, koperasi sulit berkembang karena tidak mampu bersaing dengan usaha lain yang sejenis. Hal itu berdampak pada pelaksanaan RAT. Saat ini jumlah koperasi yang aktif melaksanakan RAT 252.

”Kalau modal sepertinya tidak begitu memengaruhi. Kalau SDM-nya mampu mengelola, pasti usaha akan berjalan. Sebab, sumber modal koperasi itu ada dua, dari luar dan dalam,” ujarnya.

Secara bertahap, diskumnaker melaporkan kepada kementerian terkait koperasi menggelar RAT dan tidak. Koperasi yang tidak menggelar RAT akan mendapatkan dua kali imbauan. Jika tidak merespons, pihaknya mengeluarkan surat teguran. Setelah itu, kementerian yang menentukan apakah koperasi tersebut dicabut atau tidak.

Pada 2016, 20 izin koperasi dicabut. Pada 2017, koperasi yang dinonaktifkan meningkat jadi 26 koperasi. Pada 2018, ada 10 koperasi yang dibubarkan. ”Tahun ini belum ada koperasi yang dicabut. Ketika ada koperasi yang dibubarkan, biasanya rekomendasi dari pusat akan turun ke kami. Yang berhak menghapus koperasi kementerian, bukan kami,” terangnya.

Pihaknya terus melakukan penilaian dan evaluasi terhadap program koperasi yang dilakukan setiap enam bulan sekali. Jika ada koperasi yang tidak memenuhi standar, akan diberi pembinaan khusus sesuai instruksi pusat. Harapannya, koperasi itu produktif dan berkembang.

Saat ini 192 koperasi dalam tahap pembinaan. Pembinaan yang dilakukan berupa pembekalan SDM, pengawasan, akuntansi dasar dan lanjutan. Setiap tahun pihaknya memberikan pelatihan kepada anggota koperasi. ”Kami juga bersosialisasi ke tiap koperasi. Kami bersama teman-teman PPKL (petugas penyuluh koperasi lapangan) meninjau perkembangan dan memberikan pembinaan kepada koperasi yang sulit berkembang,” tukasnya. (bil)

(mr/rul/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia