Sabtu, 23 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Sampang

Normalisasi Kali Kamoning Terancam Molor

Pimpinan DPUPR Tak Penuhi Panggilan DPRD

09 Juli 2019, 15: 27: 56 WIB | editor : Abdul Basri

DISOROT: Alat berat ekskavator digunakan untuk mengeruk Kali Kamoning di wilayah Kota Sampang kemarin.

DISOROT: Alat berat ekskavator digunakan untuk mengeruk Kali Kamoning di wilayah Kota Sampang kemarin. (IMAM S. ARIZAL/RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG – Pimpinan DPRD Sampang sebenarnya menjadwalkan rapat koordinasi dengan pejabat dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) kemarin (8/7). Namun, rapat yang akan membahas normalisasi Kali Kamoning itu gagal. Penyebabnya, DPUPR hanya diwakili staf, bukan unsur pimpinan.

Ketua DPRD Sampang Juhari mengatakan, pekan lalu pihaknya sudah melayangkan surat ke DPUPR. Legislatif ingin mendengarkan langsung penjelasan mengenai progres normalisasi Kali Kamoning. Sebab, banyak keluhan dari masyarakat akibat dampak pembangunan yang dibiayai APBN dengan nilai kontrak Rp 365 miliar tersebut.

”Pak Sudono (Sri Andoyo Sudono, kepala dinas PUPR, Red) tidak hadir. Pak Zaiful Muqaddas (Kabid pengelolaan sungai dinas PUPR) juga tidak hadir,” kata Juhari.

Karena itulah rapat koordinasi terpaksa dibatalkan. Juhari tidak mau urusan besar diwakilkan kepada staf. Dia ingin pimpinan dinas PUPR yang menjelaskan langsung pembangunan normalisasi Kali Kamoning. ”Yang saya butuhkan Pak Sudono langsung dengan Pak Zaiful Muqaddas karena mereka yang tahu persis persoalan ini,” tegasnya.

Menurut Juhari, dirinya ingin menyampaikan keluhan masyarakat. Sebab, hingga kini banyak warga yang belum menerima ganti rugi dari pemkab. Padahal, tanah mereka terkena dampak proyek normalisasi.

”Sampai saat ini, tanah warga, baik yang terkena dampak pelebaran ataupun yang dilewati peralatan besar itu, belum terealisasi ganti ruginya,” jelasnya. ”Padahal, kegiatan sudah berjalan mulai dari 2017 selesai sampai akhir 2019,” tambahnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengaku bertanya soal progres capaian pembangunan normalisasi Kali Kamoning. Berdasarkan informasi dari staf PUPR, yang terselesaikan baru sekitar 60 persen. Karena itu, dia tak yakin bahwa proyek multiyears ini bisa tuntas akhir Desember 2019.

”Dengan tenggat waktu yang kurang beberapa bulan ke depan ini, saya rasa belum terselesaikan. Dari target semula, ini harus selesai 2019 akhir sesuai dengan kontrak,” paparnya.

Selain karena waktu, dia mengkhawatirkan reaksi masyarakat. Jika pembebasan lahan tidak kunjung dituntaskan, warga bisa melakukan hal-hal yang dapat menghambat pembangunan. Terbukti, beberapa kali warga memblokade pembangunan Kali Kamoning.

”Nanti yang saya khawatirkan, kalau toh nanti polemik yang di bawah terkait dengan ganti rugi itu tetap tidak diselesaikan, saya khawatir warga memblokade,” ujarnya. ”Kalau seperti itu yang terjadi, target 2019 tidak bisa terselesaikan karena masalah ganti rugi yang belum terpenuhi,” tukasnya.

Kepala Dinas PUPR Sampang Sri Andoyo Sudono tidak bisa hadir karena ada acara yang tidak bisa diwakilkan. Namun, dirinya mengaku sudah memberikan lampiran surat tugas pada DPRD. ”Tadi sudah disampaikan surat tugasnya, masalah kekeringan,” katanya.

Sementara itu, Zaiful Muqaddas belum bisa dimintai keterangan. Sebelumnya dia menjelaskan bahwa terkait dengan pembebasan lahan, pihaknya akan tetap bertanggung jawab. Bahkan tahun ini pemkab sudah mengalokasikan anggaran Rp 1,7 miliar untuk pembebasan lahan terdampak. Pemkab sudah siap bayar, tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

(mr/mam/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia