Jumat, 19 Jul 2019
radarmadura
icon featured
Sumenep

Pendamping Tarik Bansos PKH

07 Juli 2019, 14: 51: 33 WIB | editor : Abdul Basri

ILUSTRASI

ILUSTRASI

Share this      

SUMENEP – Dugaan pemotongan bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan kembali mencuat. Kali ini terjadi di Dusun Batu Jaran, Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Sumenep.

Seorang penerima PKH di dusun itu mengatakan, PKH tahun ini cair awal Juli. Sebelum pencairan, koordinator PKH tingkat desa mengumumkan akan ada pemotongan untuk diberikan kepada warga lanjut usia (lansia). ”Katanya pemotongan itu atas perintah pendamping PKH,” ucap pria yang meminta identitasnya tidak disebut itu kemarin (6/7).

Jumlah pemotongan itu tidak sama. Keluarga penerima manfaat (KPM) PKH diminta mengembalikan uang yang sudah diambil dari rekening masing masing antara Rp 250 ribu–Rp 600 ribu. Bansos PKH yang boleh diambil penerima besarannya harus sesuai dengan tahun lalu. Sementara sisanya harus dikembalikan kepada koordinator PKH tingkat desa.

”Tahun ini saya menerima Rp 1,5 juta, tapi diminta mengembalikan Rp 600 ribu. Kalau tidak mengembalikan diancam tidak dibantu ke depannya” ungkapnya. ”Kalau dapatnya sama dengan kemarin (tahun lalu, Red) aman, tidak diminta mengembalikan,” imbuh dia.

Sebagian KPM ada yang mengembalikan langsung. Namun, ada yang diambil ke rumahnya oleh koordinator tingkat desa. Namun, uang itu dikembalikan setelah ramai diperbincangkan di media sosial (medsos). ”Sekarang dikembalikan dengan alasan salah menafsirkan informasi,” tuturnya.

Selain melakukan pemotongan, koordinator PKH yang sekaligus ketua RT Dusun Batu Jaran itu meminta masyarakat membayar Rp 20 ribu. Rp 10 ribu untuk dirinya dan Rp 10 ribu untuk pendamping PKH Desa Pragaan Daya.

Ketua RT Dusun Batu Jaran Zainur Muhtarom tidak ada di rumahnya ketika didatangi Jawa Pos Radar Madura (JPRM) kemarin siang. Seorang perempuan mengatakan bahwa Zainor Muhtarom sedang tidak ada. ”Bapak lagi keluar,” ucapnya.

Terpisah, Pendamping PKH Desa Pragaan Daya Miftah mengakui dugaan pemotongan PKH itu. Namun, menurut dia, keributan masalah tersebut hanya kesalahpamahan.

Miftah menyampaikan, lansia menjadi salah satu komponen dalam bansos PKH. Yang dapat ngajukan komponen tersebut hanya penerima PKH 2016 dan 2017. Dengan ketentuan lansia tersebut berusia 70 tahun. Dengan demikian, pihaknya melakukan verifikasi sebelum entri data pada Januari lalu.

Namun, menurut Miftah, ada perubahan regulasi mendadak dari pemerintah pusat. Penerima PKH 2014 juga bisa mengajukan komponen lansia dengan ketentuan umur 60 tahun. Sementara dirinya tidak memverifikasi penerima 2014. ”Kita kalau entri data semua yang ada di KK itu dimasukkan. Kita tidak tahu kalau itu ada yang meninggal atau tidak. Jadi yang awalnya tidak ada komponen lansia, tahu-tahu dapat bantuan lansia,” terangnya.

Miftah melanjutkan, KPM yang betul-betul memiliki lansia, bansos PKH yang sudah diambil tidak usah dikembalikan. Sementara yang lansianya sudah meninggal dana bansos dikembalikan. Kebijakan itu atas perintah koordinator kabupaten (Korkab) pendamping PKH.

”Kita diminta memverifikasi ulang. Kalau lansianya ada, penerima hanya harus menyetorkan KTP dan KK lansia. Saat ini baru ada 3 di saya,” tuturnya.

Sementara untuk pemotongan Rp 20 ribu, Miftah enggan mengomentari. Pihaknya mengaku masih akan berembuk dengan semua perangkat desa sebelum memberikan jawaban kepada JPRM. ”Saya akan memberikan jawaban setelah saya menemui aparat (desa)” tandasnya. (jup)

(mr/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia