Sabtu, 23 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Hukum & Kriminal

Diganjar Hukuman Seumur Hidup

Tak Bisa Jadi Penyelenggara Pemilu

06 Juli 2019, 01: 42: 47 WIB | editor : Abdul Basri

SANTAI: Empat komisioner KPU Pamekasan bersantai di kantornya kemarin.

SANTAI: Empat komisioner KPU Pamekasan bersantai di kantornya kemarin. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN – Pelanggaran pemilu yang dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Larangan diberi sanksi berat. Kelima anggota diganjar pemberhentian tetap. Akibatnya, seumur hidup mereka tidak bisa menjadi penyelenggara pemilu.

Ketua KPU Pamekasan Mohammad Halili mengatakan, ada dua kecamatan yang penyelenggara pemilunya terbukti melakukan pelanggaran. Yakni, PPK Kecamatan Larangan dan Kecamatan Proppo. PPK di dua kecamatan itu terbukti menerbikan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (form DA-1) lebih dari satu.

Ironisnya, hasilnya berbeda dan sama-sama ditandantangani serta diberi cap stempel. Hanya, ada pelanggaran etik lain yang terbukti dilakukan PPK Kecamatan Larangan. Akibatnya, seluruh anggotanya dipecat. ”Selamanya tidak bisa lagi menjadi penyelenggara pemilu,” katanya Kamis (4/7).

Sementara sanksi bagi anggota PPK Proppo lebih ringan. Mereka hanya diganjar pemberhentian sementara. Dengan demikian, masih ada peluang untuk mendaftarkan diri sebagai penyelenggara pemilu.

Pelenggaraan pemilu itu terkuak pada persidangan yang dilakukan Bawaslu RI. Masing-masing PPK di dua kecamatan itu mengakui perbuatannya. ”PPK di dua kecamatan itu terbukti melanggar,” katanya.

Komisioner KPU Pamekasan Divisi Teknis Penyelenggaraan Moh. Amiruddin menambahkan, PPK Proppo cukup beruntung. Sebenarnya, kata dia, beberapa hari pasca diberhentikan sementara, pemberhentian tetap bisa dijatuhkan.

Namun, belum sampai pada waktu pemberhentian tetap, masa kerja mereka berakhir. Sampai akhir masa jabatan (AMJ), status pemberhentiannya masih sementara. ”Masa jabatan PPK sudah berakhir,” katanya.

Ketua Bawaslu Pamekasan Abdullah Saidi menambahkan, pihaknya melakukan klarifikasi atas laporan dugaan pelanggaran PPK Larangan. Hasilnya, memenuhi unsur pelanggaran. Dengan demikian, Bawaslu merekomendasi agar PPK di kecamatan tersebut dijatuhi sanksi. Bawaslu RI juga merekomendasi agar PPK di dua kecamatan itu diberhentikan sementara. ”Setelah kami kaji, memang ada pelanggaran,” tandasnya.

(mr/pen/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia