Sabtu, 19 Oct 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Jelang PHPU, KPU Buka Kotak Suara

04 Juli 2019, 18: 11: 16 WIB | editor : Abdul Basri

SIAPKAN MATERI: Komisioner KPU Pamekasan membuka kotak suara untuk persiapan persidangan PHPU kemarin.

SIAPKAN MATERI: Komisioner KPU Pamekasan membuka kotak suara untuk persiapan persidangan PHPU kemarin. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang memang belum menerima jadwal sidang perdana di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, penyelenggara pemilu tersebut telah menyiapkan tahapan demi tahapan. Salah satunya dengan membuka kotak suara hasil pemilu legislatif di gudang logistik di Jalan Makboel kemarin (3/7).

Pembukaan kotak suara itu disaksikan Bawaslu, saksi dari partai politik, dan aparat kepolisian. Pembukaan logistik dalam rangka persiapan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK. ”Saat ini kami mengundang partai politik Bawaslu, polres dalam rangka membuka kotak untuk mengambil berkas-berkas yang kami butuhkan dalam persidangan MK,” kata Divisi Hukum dan Penindakan KPU Sampang M. Syamsul Arifin.

Pria yang sudah dua periode menjadi komisioner KPU itu menegaskan, ada dua partai yang pasti menyengketakan hasil pemilu legislatif di Sampang. Yakni, Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai Golkar menyengketakan pemilu legislatif di daerah pemilihan (dapil) 3 DPRD kabupaten. Sedangkan PKB menyengketakan hasil pemilu legislatif untuk dapil 14 yang mencakup Sampang, Pamekasan, Sumenep, dan Bangkalan.

TERTIB: Komisioner KPU Sampang Taufiq Rizqon menandatangani berita acara pembukaan kotak di gudang logistik, Jalan Makboel, Sampang, kemarin.

TERTIB: Komisioner KPU Sampang Taufiq Rizqon menandatangani berita acara pembukaan kotak di gudang logistik, Jalan Makboel, Sampang, kemarin. (IMAM S. ARIZAL/RadarMadura.id)

”Yang baru masuk yang sudah teregistrasi ada dua, yakni Golkar dapil III sama PKB provinsi,” tegas Syamsul.

Ada beberapa dokumen yang dibutuhkan di kotak yang tersimpan di gudang logistik. Di antaranya, dokumen C1, plano, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan. Pihaknya memastikan KPU Sampang siap mengahadapi sidang di MK. ”Kami sudah menyusun kronologi, lalu kami kirimkan ke KPU Jatim untuk dilanjutkan ke KPU RI,” tukasnya.

Ketua KPU Sampang Addy Imansyah menyatakan, selain PKB dan Golkar, Partai Gerindra mengajukan sengketa hasil pemilu di dapil 11 DPR RI yang mencakup empat kabupaten di Madura. Pihaknya belum bisa memastikan apakah Sampang masuk dalam objek sengketa atau tidak.

Informasi awal yang diterima, Gerindra hanya menyengketakan hasil pemilu di Bangkalan. Akan tetapi, tidak lepas kemungkinan bahwa partai tersebut menambahkan objek sengketa dalam perbaikan. ”Partai Gerindra itu kan menggugat dapil 11. Bisa saja dalam perbaikan Sampang masuk,” tegasnya.

KPU Pamekasan juga membuka sejumlah kotak suara pemilu kemarin (3/7). Mereka mengambil sejumlah dokumen bahan materi persidangan perselisihan hasil pemilu (PHPU). Sidang permulaan akan digelar Senin (8/7).

Ketua KPU Pamekasan Muhammad Halili mengatakan, berdasarkan buku registrasi perkara konstitusi (BRPK), ada lima gugatan yang akan disidangkan. Yakni, gugatan dari caleg PPP untuk dapil 4 Pamekasan.

Kemudian, gugatan dari caleg Golkar dari dapil 1 Pamekasan yang meliputi Kecamatan Kota dan Tlanakan. Lalu, gugatan yang dilayangkan caleg DPR RI Nizar Zahro dari Partai Gerindra.

Kemudian, ada dua gugatan yang locus-nya bukan Pamekasan, melainkan juga terdampak. Yakni, gugatan caleg DPRD Jawa Timur Nur Faizin dari PKB. Locus gugatan Nur Faizin di Bangkalan. Lalu, gugatan caleg DPR RI dari Partai Berkarya yang menyangkut seluruh kabupaten dapil XI. Semua materi yang dibutuhkan dalam persidangan diambil untuk digandakan. ”Materi kami siapkan,” katanya.

Sejumlah berkas diambil untuk dibeberkan di persidangan. Di antaranya, dokumen hasil rekapitulasi tingkat tempat pemungutan suara (TPS), rekapitulasi tingkat kecamatan, dan beberapa dokumen lain.

Khusus dokumen yang berkaitan dengan gugatan caleg PPP dari dapil 4, KPU mengambil form daftar hadir. Sebab, berdasarkan gugatan yang dilayangkan, diduga ada warga yang tidak ada di tempat, tetapi daftar hadir terisi.

Anggota Bawaslu Pamekasan Divisi Penanganan Pelanggaran Sukma Umbara Tirta Firdaus menyatakan, pembukaan kotak suara sesuai prosedur. Mengenai gugatan dari PPP, dia mengakui Bawaslu melakukan telaah dan kajian.

Hasilnya, memenuhi unsur dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Tetapi, rekomendasi tidak bisa dikeluarkan lantaran melebihi waktu yang ditentukan. ”Kami sarankan untuk partai agar membawa persoalan ini ke MK,” tandasnya.

(mr/mam/pen/luq/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia