Kamis, 12 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Kaji Ulang Pengadaan Lahan Kantor Dewan

30 Juni 2019, 15: 10: 32 WIB | editor : Abdul Basri

PINJAMAN: Bocah bermain sepeda di halaman kantor DPRD Pamekasan kemarin.

PINJAMAN: Bocah bermain sepeda di halaman kantor DPRD Pamekasan kemarin. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN – Rencana pengadaan lahan untuk pembangunan kantor DPRD Pamekasan menemui jalan buntu. Setelah sekian lama tidak menemukan lahan yang dinilai strategis, ganjalan lain muncul dari Bupati Pamekasan Baddrut Tamam.

Bupati meminta rencana pengadaan lahan dikaji ulang. Harapannya, pemanfaatan anggaran yang keluar dari ABPD Pamekasan lebih nyata kepada masyarakat.

Baddrut Tamam mengatakan, pembangunan di Pamekasan menggunakan skala prioritas. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dan pemerintah pusat menghendaki APBD didorong untuk pemanfaatan yang nyata dan konkret kepada rakyat.

Sejumlah lahan milik pemkab yang tidak perlu beli disodorkan sebagai opsi. Salah satunya, lahan pemerintahan di Jalan Jokotole yang saat ini dimanfaatkan untuk perkantoran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Sebanyak tujuh OPD berkantor di lahan tersebut.

Yakni, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan. Kemudian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pamekasan.

Selain lahan tersebut, bupati menyampaikan ada sejumlah lahan lain yang menjadi pilihan. Tetapi, pilihan tersebut belum menjadi produk keputusan. Akan dibicarakan terlebih dahulu dengan dewan.

Mantan aktivis PMII itu menyampaikan, pemerintah berikhtiar bekerja cepat dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Itu demi mendorong kerja cepat. Diharapkan, kantor dewan tidak terlalu jauh dengan kantor eksekutif.

Harapannya, koordinasi antara eksekutif dan legislatif lebih cepat. Sejumlah pusat pemerintah di luar daerah juga berdekatan. ”Kantor Pemprov Jatim dan DPRD Jatim dekat,” kata politikus PKB itu.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Suli Faris menyampaikan, anggaran pengadaan lahan tersebut ditetapkan sejak 2017. Namun, sampai sekarang rencana itu belum terealisasi lantaran belum menemukan lahan strategis.

Hingga kini, dewan tidak memiliki kantor. Tempat bekerja yang ditempati sekarang statusnya pinjam terhadap eksekutif. Dengan demikian, disepakati mendirikan kantor dengan lokasi pinggiran kota. ”Kami sangat menyayangkan jika ada pengalihan (lokasi) sepihak,” ujarnya.

Untuk diketahui, anggaran pengadaan lahan senilai Rp 6 miliar. Pada APBD 2018, anggaran tersebut dipasrahkan pada Sekretariat DPRD Pamekasan, tapi tidak terealisasi. Pada APBD perubahan, anggaran itu dialihkan pada badan keuangan daerah (BKD). Sampai sekarang, juga belum terealisasi.

(mr/pen/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia