Jumat, 19 Jul 2019
radarmadura
icon featured
Bangkalan

Lima Tahun Irigasi Tidak Berfungsi

25 Juni 2019, 17: 46: 18 WIB | editor : Abdul Basri

TINJAU: Warga menunjukkan irigasi di Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, yang dinilai tidak berfungsi kepada petugas Dinas PUPR dan anggota Komisi C DPRD Bangkalan kemarin.

TINJAU: Warga menunjukkan irigasi di Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, yang dinilai tidak berfungsi kepada petugas Dinas PUPR dan anggota Komisi C DPRD Bangkalan kemarin. (A. YUSRON FARISANDY/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Irigasi di Bangkalan tidak berfungsi secara keseluruhan. Salah satunya di Desa Bilaporah, Kecamatan Socah. Tidak berfungsinya irigasi sudah bertahun-tahun. Akibatnya, warga mengadu kepada DPRD Bangkalan.

Hearing pun dilakukan di ruang Komisi C DPRD Bangkalan bersama dinas PUPR sekitar sepuluh menit. Setelah itu, dinas PUPR meminta meninjau ke lokasi. Ternyata, irigasi tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi.

Hasan, koordinator warga, mengatakan, tidak berfungsinya irigasi berlangsung lama. Pihaknya bersama warga mengadu kepada dewan. Akibat irigasi tidak berjalan normal, persawahan tidak bisa ditanami.

”Di lokasi, irigasi mampet. Tidak ada perbaikan. Lebih kurang selama lima tahun cocok tanam terganggu,” katanya kemarin (24/6). ”Ketika musim hujan, banjir. Ketika musim kemarau, kering. Ditambah jalan yang ke Bukit Jaddih amblas,” imbuhnya.

Lahan yang mengalami kendala pada musim hujan lebih kurang 50 hektare. Dampak tak berfungsinya irigiasi bukan hanya ke persawahan. Tetapi, juga berdampak ke perkampungan warga. Misalnya, di Desa Bilaporah dan Desa Kelean. Karena itu, pihaknya berharap sesegera mungkin ada perbaikan irigasi.

”Katanya masih diusahakan dianggarkan tahun ini. Kalau tidak segera diperbaiki, ketika memasuki musim hujan, pekerjaan akan sulit,” ujarnya. ”Kami berharap persoalan ini segera diatasi,” pinta Hasan.

Kepala Dinas PUPR Bangkalan Taufan Zairinsyah menyampaikan, setelah meninjau ke lokasi, saluran irigasi dimaksud merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Memang di lokasi ditemukan saluran tersumbat.

Pada saat hearing disampaikan meninjau ke lokasi supaya jelas. Setelah di lokasi, diketahui air tidak bisa mengalir. ”Di sini dibuat sipon (saluran di bawah saluran). Ini pekerjaannya pemerintah provinsi,” kata Taufan.

Bisa jadi, sambungnya, irigasi buntu. Di samping itu, ada bangunan liar di sekitar lokasi. Bangunan tersebut berada di atas irigasi. Kemungkinan bangunan itu juga menghambat. ”Kami sudah kontak pemerintah provinsi. Katanya mau berkoordinasi dengan UPT di Bangkalan,” jelasnya. ”Besok (hari ini, Red) akan dipanggil ke provinsi dan kami koordinasikan pengaduan dari masyarakat seperti apa solusinya,” imbuhnya.

Jika memang ada anggaran, pihaknya juga akan mengeksekusi. Di samping itu, akan melihat anggaran dari APBD. Sebab, pihaknya tidak menangani daerah irigasi (DI). ”Ini kewenangan pemerintah provinsi seribu hektare,” pungkasnya. 

(mr/rul/hud/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia