Jumat, 19 Jul 2019
radarmadura
icon featured
Bangkalan
Sebut Realisasi BPNT Amburadul

Terkesan Dipaksakan, Komisi D Panggil Semua Pihak Terkait

25 Juni 2019, 17: 43: 50 WIB | editor : Abdul Basri

KLARIFIKASI: Komisi D DPRD Bangkalan melakukan pembahasan BPNT bersama pihak terkait di ruang banggar kemarin.

KLARIFIKASI: Komisi D DPRD Bangkalan melakukan pembahasan BPNT bersama pihak terkait di ruang banggar kemarin. (A. YUSRON FARISANDY/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Program bantuan pangan nontunai (BPNT) baru dilaksanakan tahun ini di Bangkalan. Pada realisasi pertama bantuan sosial (bansos) itu, sudah ada persoalan. Salah satunya, data penerima belum valid. Bahkan pelaksanaan BPNT terkesan dipaksakan.

Untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya, Komisi D DPRD Bangkalan memanggil semua pihak yang berhubungan dengan BPNT. Di antaranya, dinas sosial (dinsos), BRI, dan koordinator Program Keluarga Harapan (PKH).

Dari pertemuan tersebut terungkap bahwa realisasi BPNT memang ada persoalan. Komisi D meminta semua pihak terkait memverifikasi data supaya jumlah penerima BPNT tidak amburadul dan tepat sasaran.

Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Abdurrahman Tohir mengatakan, pihaknya melakukan pemanggilan karena ada persoalan di lapangan. Pihaknya bangga karena dalam pemanggilan tersebut semua pihak bisa hadir. ”Kami melakukan hearing terbuka dan sudah ada pembahasan secara detail,” ujarnya.

Menurut dia, realisasi BPNT amburadul dan terkesan dipaksakan. Pihaknya sudah membuktikan hal itu. Salah satu contohnya, pemaksaan penyedia e-warung untuk mengambil atau membeli beras ke pihak tertentu. Berdasarkan panduan, hal itu tidak diperbolehkan. ”E-warung itu diberi kebebasan membeli beras ke mana,” katanya.

Juga tidak ada larangan pembelian dan pengambilan beras. Akan tetapi, pihaknya menemukan ada kontrak kerja sama selama lima tahun harus mengambil beras ke pihak tertentu yang sudah disepakati dalam MoU. ”Itu menyalahi aturan dan menyalahi harga pasar. Saya membuktikan ini,” tudingnya.

Sebab itu, pihaknya meminta kepada pihak terkait, terutama pada perbankan yang mendapat amanah mengurus BPNT, agar melakukan perbaikan. Hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan harus dibenahi. ”Silakan setelah ini didistribusikan, sekaligus memverifikasi data supaya diketahui penerima yang betul-betul kurang mampu,” pintanya.

Abdurrahman menegaskan, jika ada penyimpangan dan melanggar hukum, harus ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Pihaknya akan memantau pembenahan realisasi BPNT di lapangan. Pihaknya sangat mendukung BPNT agar tepat sasaran.

”Program BPNT ini tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi, harus betul-betul tersalurkan sebagaimana mestinya,” serunya.

Dia merasa dikibuli dan tersinggung oleh pihak Dinsos Bangkalan. Sebab, pihaknya diberi file kosong penerima BPNT. Pihaknya akan menindaklanjuti persoalan BPNT tersebut. ”Meskipun data belum kami terima, kami pastikan data belum valid. Secara keseluruhan, Kabupaten Bangkalan belum siap menjalankan program BPNT. Kesannya dipaksakan,” tandas Abdurrahman.

Kepala Dinsos Bangkalan Setijabudhi menyampaikan, dari pertemuan dengan komisi D, pihaknya bisa mengetahui persoalan realisasi BPNT di bawah dan itu merupakan bentuk aspirasi yang bagus. Menurut dia, hearing tersebut merupakan bentuk informasi untuk menentukan kebijakan selanjutnya. ”Akan kami perbaiki,” janjinya.

Dinsos juga akan mengevaluasi persoalan dari informasi yang sudah diterima. Juga bakal tetap berkoordinasi dengan komisi D selaku mitra kerja. Mengenai dugaan-dugaan di lapangan, Setijabudhi menegaskan, selagi menjadi kewenangannya, akan melakukan tindakan.

”Kementerian Sosial sudah melakukan MoU dengan aparat kepolisian. Jika ada persoalan yang sifatnya pidana akan melanjutkan prosesnya,” tegasnya.

Menurut pria yang juga menjabat Pj Sekkab Bangkalan itu, data penerima BPNT berasal dari Kementerian Sosial. Versi aturan, data itu sudah valid. Tapi ketika ada persoalan seperti penerima pindah, meninggal, sudah kaya, dan sebagainya, dinsos akan melakukan verifikasi. ”Penerima BPNT sifatnya dinamis. Bisa saja berkurang atau bisa jadi bertambah,” jelasnya.

Penerima yang sudah menerima kartu BPNT akan kembali dilakukan verifikasi. Jika data sudah sesuai, tinggal melakukan pencairan bantuan. Sebab, masyarakat ingin program BPNT segera cair.

Pemimpin Cabang BRI Bangkalan Sudono mengatakan, data penerima BPNT yang diterima pihaknya berasal dari Kementerian Sosial 2019. Pihaknya sudah menyiapkan semua kebutuhan. Yakni, buku tabungan, ATM, dan lain-lain.

Pihaknya tidak mengetahui secara pasti data yang diterimanya itu data kapan. ”Kami terima dari Kemensos dan dari kantor pusat BRI untuk persiapan buku tabungan dan ATM,” katanya.

Di samping itu, lanjut Sudono, pihaknya mencocokkan penerima dari Dinsos Bangkalan. Jika memang cocok dilanjutkan. Jika belum cocok realisasi BPNT ditunda. Namun, pihaknya tidak mengetahui data tersebut data tahun berapa. Sebab, sudah ada yang mengontrol masing-masing. ”Manakala nantinya ada perubahan, akan kami perbaiki,” tegasnya.

Ditanya soal kontrak e-warung dengan pihak tertentu selama lima tahun, pria berkacamata itu mengaku tidak tahu pasti. Sebab, penyaluran memang dilakukan e-warung dari tiap wilayah. ”Kalau kartu penerima yang kami salurkan sudah sesuai,” jelasnya.

Untuk diketahui, program BPNT merupakan bantuan dari pemerintah kepada keluarga penerma manfaat (KPM). Jumlahnya 93.331 KPM. Perinciannya, penerima non-PKH 59.998 KPM dan penerima PKH 33.333 KPM. Setiap bulan KPM menerima bantuan senilai Rp 110 ribu yang dicairkan berbentuk sembako seperti beras dan telur. 

(mr/rul/hud/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia