Selasa, 10 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Sampang

Diduga Tak Sesuai RAB, Proyek Pokir Disorot

24 Juni 2019, 19: 00: 51 WIB | editor : Abdul Basri

Diduga Tak Sesuai RAB, Proyek Pokir Disorot

Share this      

SAMPANG – Realisasi proyek pokok pikiran (pokir) yang diusulkan DPRD Sampang tahun anggaran 2018 mendapat sorotan. Pasalnya, hasil sejumlah pengerjaan diduga tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB).

Hal itu diungkapkan Koordinator Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Sampang Sidik kemarin (23/6). Anggoata dan ketua DPRD Sampang setiap tahun memperoleh jatah lebih kurang Rp 1,2 miliar dari APBD yang dibungkus dalam kegiatan pokir.

Menurut dia, pokir milik DPRD wujud kegiatannya beragam. Namun, dana pokir di Sampang lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik. Seperti pengaspalan jalan, plengsengan, dan sejenisnya.

Jatah pokir milik anggota DPRD Sampang itu dipecah-pecah kegiatannya menjadi proyek penunjukan langsung (PL) dengan nilai maksimal Rp 200 juta. Pokir 2018 di Kabupaten Sampang yang berwujud fisik lebih kurang ada 300 paket yang tersebar di 14 kecamatan.

”Saya menemukan data, kegiatan pokir milik salah satu anggota dewan yang dikerjakan tak sesuai dengan RAB,” ungkap dia.

Kegiatan tersebut ada di Desa Bulmatet, Kecamatan Karang Penang yang berupa pembangunan plengsengan. Anggaran untuk pekerjaan tersebut Rp 198 juta dengan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen.

Tetapi, lanjut dia, realisasi anggaran plengsengan tersebut hanya Rp 166 juta. Dengan begitu, ada selisih Rp 32 juta. ”Pokir ini ternyata dikerjakan asal juga, asal jadi. Satu pekerjaan yang kami temukan di Desa Bulmatet ini volumenya kurang,” bebernya.

Menurut dia, pelaksana kegiatan mengurangi volume pekerjaan. ”Lebih kurang ada 10 meter panjang pekerjaan yang tidak dikerjakan,” sambungnya.

Temuan tersebut diyakini juga terjadi terhadap kegiatan di desa dan kecamatan lainnya yang bersumber dari pokir. ”Kami akan cari sampel tiap kecamatan, karena kegiatan ini peruntukannya khusus untuk dewan dalam rangka mengayomi konstituennya,” paparnya.

Sidik menegaskan bahwa temuannya tersebut nantinya akan dikaji secara hukum. Pihaknya masih berupaya untuk mengonfrontasi dengan pihak terkait. ”Data yang kami punya akan dikonfrontasi dengan hasil pemeriksaan dari pengawas serta dinas terkait,” janjinya.

Ketua DPRD Sampang Juhari mengatakan, temuan tersebut dinilai tidak benar. Alasannya, pokir tidak mengikat langsung kepada anggota dewan. Menurut dia, itu merupakan kegiatan yang diusulkan oleh anggota dewan berdasarkan kebutuhan di dapil masing-masing.

Selain itu, pihaknya juga menegaskan, anggota dewan tidak melaksanakan sendiri program tersebut, melainkan dikerjakan oleh kontraktor. Jika memang ada temuan, yang disalahkan bukan dewan, melainkan kontraktor pelaksananya.

”Kegiatan pokir itu sama dengan yang lainnya, ada mekanisme pencairan anggaran dan semacamnya. Jika memang tidak sesuai, pasti tak dicairkan dananya,” sergahnya.

Untuk program pokir anggota dewan, dalam pelaksanaannya tidak begitu ikut campur. Sebab, hanya sebagai pengusul program. ”Kami hanya mengusulkan. Misal kegiatan pengaspalan, ya diusulkan ke dinas PUPR dan begitu seterusnya, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Sampang Moh. Anwar mengatakan, pihaknya tidak tahu-menahu terkait program pokir 2018. Seluruh program tersebut tidak ada di kesekretariatan DPRD, melainkan ada di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). ”Silakan langsung ke OPD terkait atau ke bappelitbangda,” sarannya.

(mr/rus/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia