Sabtu, 23 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Biarkan PKL Tempati Area Terlarang

23 Juni 2019, 17: 34: 09 WIB | editor : Abdul Basri

RODA EKONOMI: Pedagang berjualan di taman bermain Arek Lancor Pamekasan Jumat sore (21/6).

RODA EKONOMI: Pedagang berjualan di taman bermain Arek Lancor Pamekasan Jumat sore (21/6). (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN – Taman bermain Arek Lancor Pamekasan nyaris beralih fungsi menjadi tempat berjualan pedagang kaki lima (PKL). Padahal, kawasan tersebut merupakan wilayah terlarang untuk berjualan.

Bupati Baddrut Tamam menyadari kawasan tersebut merupakan area terlarang bagi PKL. Tetapi, orang nomor satu di Pamekasan itu sengaja membiarkan pedagang mencari nafkah. Alasannya, sampai sekarang pemerintah belum menyediakan tempat yang representatif bagi PKL.

Relokasi harus jelas tempat baru yang akan ditempati. Jika belum tersedia tempat, pedagang akan susah berjualan. Pemerintah merencanakan sejumlah tempat akan disulap menjadi pusat jajanan serbaada (pujasera). Di antaranya, eks rumah sakit dan eks perusahaan jawatan kereta api (PJKA) di Jalan Trunojoyo.

Untuk sementara, bupati belum bisa berbuat banyak. Sebab, APBD yang dijalankan disahkan sebelum dia dilantik. Kemudian, dokumen kebijakan umum anggaran –plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) juga disahkan sebelum dilantik.

Dengan demikian, pembangunan pujasera sebagai tempat baru bagi PKL belum bisa dilakukan. Pada APBD Perubahan mendatang, pembangunan wadah pedagang mencari nafkah itu akan dianggarkan. Bahkan diupayakan, tahun ini pembangunan pujasera tuntas sehingga PKL segera dipindah.

Harapannya, kata dia, jika menempati tempat yang lebih baik, penghasilannya meningkat. ”PKL bukan diusir, tapi dipindah ke tempat yang lebih representatif,” tegasnya.

Tidak semua pedagang bisa berjualan di pujasera yang dibangun pemerintah. Fasilitas tersebut dikhususkan bagi warga Pamekasan. Sebab prinsipnya, APBD Pamekasan khusus untuk warga Kota Gerbang Salam.

Mantan anggota DPRD Jawa Timur itu memastikan selama belum tersedia tempat yang lebih representatif, tidak akan ada pemindahan PKL. Pemerintah mendahulukan kebijaksanaan berlandasan pada kemanusiaan yang adil dan beradab dalam mengambil kebijakan.

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, pemerintah harus mempersiapkan dengan matang rencana pemindahan PKL itu. Bukan hanya ketersediaan tempat yang diproses. Sosialisasi juga harus masif.

Jika sosialisasi dilakukan menjelang pemindahan PKL, khawatir terjadi gelombang penolakan. Beberapa waktu lalu bupati berencana merelokasi PKL Arek Lancor, tapi gagal lantaran ditolak oleh pedagang.

”Sosialisasi dan pendekatan secara persuasif harus dilakukan dengan baik. Jangan dianggap remeh sosialisasi itu. Kalau tidak ada sosialiasi dan pendekatan, khawatir terjadi penolakan,” tandas politikus muda itu.

(mr/pen/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia