Jumat, 19 Jul 2019
radarmadura
icon featured
Features

Jalan Terjal Normalisasi Kali Kamoning Sampang

Mandek karena Pembebasan Lahan

23 Juni 2019, 17: 32: 46 WIB | editor : Abdul Basri

TERANCAM MOLOR: Alat berat berada di sempadan Kali Kamoning, Sampang, kemarin.

TERANCAM MOLOR: Alat berat berada di sempadan Kali Kamoning, Sampang, kemarin. (IMAM S. ARIZAL/RadarMadura.id)

Share this      

Normalisasi Kali Kamoning dimulai 2017. Proyek tersebut ditargetkan tuntas sebelum tutup 2019. Dalam perjalanannya, banyak lika-liku. Termasuk hadangan warga akibat sengkarut pembebasan lahan.

IMAM S. ARIZAL, Sampang

MATAHARI cukup terik siang kemarin (22/6). Laju kendaraan di wilayah Kota Sampang membuat suasana cukup bising. Sementara di seberang Jalan H Agus Salim, para pekerja proyek normalisasi Kali Kamoning tampak istirahat sejenak. Mereka membiarkan alat-alat berat berada di sempadan sungai.

Ini tahun ketiga proyek normalisasi Kali Kamoning digelar. Proyek yang didanai APBN sekitar Rp 365 miliar itu dimulai sejak 2017. PT Adhi Karya dan PT Rudi Jaya, KSO PT Jati Wangi menjadi kontraktor pekerja proyek. Proyek normalisasi dengan pemancangan sheet pile itu dilakukan di sepanjang 300 meter Kali Kamoning.

Proyek ini bersifat multi year contract (MYS) alias kontrak tahunan jamak (KTJ). Sesuai dengan kontrak kerja, proyek normalisasi Kali Kamoning harus berakhir pada 13 Desember 2019. Apa pun yang terjadi di lapangan, pada tanggal tersebut proyek normalisasi sungai harus tuntas.

Namun, tidak ada yang bisa menjamin bahwa pada 13 Desember 2019 proyek normalisasi sungai tuntas. Apalagi sepanjang pengerjaan proyek, banyak insiden di lapangan. Terutama penolakan dari warga terdampak dari proyek tersebut serta molornya pembayaran pembebasan lahan.

Jumat (14/6), warga Desa Paseyan, Kecamatan Sampang, sempat memblokade jalan inspeksi menuju proyek normalisasi Sungai Kamoning. Warga memprotes karena sampai saat ini sekitar 30 kepala keluarga (KK) belum menerima ganti rugi atas tanah yang terimbas proyek.

Ini bukan kali pertama warga memprotes. Sebelum-sebelumnya juga rutin menagih janji pemerintah. Tak pelak, hal ini pun membuat pelaksanaan proyek pembangunan normalisasi Sungai Kamoning tidak berjalan lancar.

Bahkan awal 2019 ini rekanan sempat tidak bekerja selama empat bulan. Alasannya, berbagai titik yang akan dipasangi sheet pile masih disengketakan oleh warga. Perwakilan dari PT Adhi Karya Suwarno tidak bisa berbuat banyak terkait pembebasan lahan. ”Pembebasan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah,” kata Suwarno.

Di lain pihak, pemerintah daerah juga enggan disalahkan. Kabid Pengelolaan Sungai Dinas PUPR Sampang Zaiful Muqaddas juga tidak mau bila rekanan menganggap pembebasan sebagai alasan proyek tersebut molor. Sebab, menurut dia, masih banyak titik yang bisa digarap kontraktor dan tidak dalam keadaan sengketa.

”Yang jelas kami tidak mau dijadikan kambing hitam. Sebab semestinya rekanan itu mengerjakan di titik yang lahannya tidak bermasalah terlebih dahulu,” kata Zaiful. ”Banyak kok lokasi yang bisa digarap. Tetapi rekanan malah tidak mengerjakan di titik-titik tersebut,” imbuhnya.

Karena itulah pihaknya tetap meminta rekanan menuntaskan proyek normalisasi sungai selesai sesuai kontrak, 13 Desember 2019. Jika tidak tuntas, maka tentu ada mekanisme sanksi. Tetapi sanksi tersebut bukan wewenang dari pemerintah daerah, sebab proyek ini didanai oleh pemerintah pusat.

Terkait dengan pembebasan lahan, pihaknya akan tetap bertanggung jawab. Bahkan untuk tahun ini pemkab sudah mengalokasikan anggaran Rp 1,7 miliar untuk pembebasan lahan terdampak. Pemkab sudah siap bayar, tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

Hanya dia juga menyebut ada kendala di lapangan. Dia mencontohkan di Desa Paseyan. Ada lahan terdampak yang dimiliki oleh sekitar 200 KK di daerah tersebut. Tetapi, mayoritas dari pengakuan warga itu tidak dilengkapi bukti sertifikat kepemilikan tanah.

Sampai saat ini, baru ada sekitar 30 KK yang menyerahkan bukti kepemilikan tanah. Sisanya masih belum ada kejelasan. Hal ini pula yang membuat pembebasan lahan tidak berjalan lancar. ”Pemerintah daerah siap membayar ganti rugi. Tapi, kami juga minta kerja sama dari masyarakat,” pintanya.

Pembebasan lahan terdampak ini tidak akan tuntas tahun ini. Sebab, anggaran yang disiapkan cukup terbatas. Karena itulah, dia rencananya mengajukan kembali pada APBD 2020 untuk kekurangan dari tahun ini.

”Kami targetkan pembayaran ganti rugi lahan tuntas pada 2020,” jelasnya. ”Tapi untuk pelaksanaan proyek normalisasi sungai tetap harus tuntas sesuai kontrak,” tukasnya.

(mr/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia