Sabtu, 07 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Sampang

64 Desa Berpotensi Terdampak Kekeringan

22 Juni 2019, 01: 35: 24 WIB | editor : Abdul Basri

RETAK: Buyama bekerja di sawahnya di Desa Panggung, Kecamatan Sampang,  kemarin.

RETAK: Buyama bekerja di sawahnya di Desa Panggung, Kecamatan Sampang,  kemarin. (ANIS BILLAH/RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah mengeluarkan peringatan terkait potensi kekeringan yang akan melanda Kabupaten Sampang. Diperkirakan musim kemarau akan berlangsung selama empat bulan. Terhitung sejak awal Juni hingga September.

Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang mulai mencium aroma bencana kekeringan. Saat ini, BPBD sudah menerima laporan dari kecamatan terkait daerah yang berpotensi terdampak kekeringan. Data sementara jumlahnya mencapai 64 desa.

Kepala BPBD Sampang Anang Joenaedi mengatakan, memasuki musim kemarau, potensi bencana kekeringan perlu diantisipasi. Berdasarkan peringatan dari BMKG, kekeringan akan melanda Kota Bahari hingga September.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah desa terdampak kekeringan semakin meluas. Tahun sebelumnya jumlah desa yang terdampak kekeringan sebanyak 42 desa. Saat ini, pihaknya sudah menerima laporan 64 desa berpotensi terdampak kekeringan.

”Tahun ini, desa yang berpotensi terdampak kekeringan semakin luas. Sementara laporan yang kami terima, terdapat 64 desa yang terdampak kekeringan se-Kabupaten Sampang,” terangnya Kamis (20/6).

Jumlah desa yang terdampak kekeringan bisa bertambah. Pasalnya, ada dua kecamatan yang belum melaporkan desa yang berpotensi terdampak kekeringan. Kemungkinan minggu depan data desa kekeringan sudah valid.

Anang menyebutkan, pada tahun sebelumnya terdapat dua kecamatan yang tidak terdampak kekeringan. Yakni Kecamatan Omben dan Camplong. Tahun ini, beberapa desa di dua kecamatan tersebut masuk daerah yang berpotensi terdampak kekeringan.

”Sekarang, beberapa desa di Kecamatan Omben dan Camplong masuk data daerah yang kekeringan. Hanya, kami belum mengecek kondisi di desa,” ujarnya.

Dari 64 desa yang berpotensi terdampak kekeringan, terdapat beberapa desa yang masuk kering kritis. Dikatakan yang dimaksud kering kritis yakni, jarak dari mata air terdekat baik PDAM atau sumber mata air lebih dari 3 kilometer.

Di samping itu, terdapat desa yang tergolong kering langka. Yakni, desa tersebut terpaut jarak antara 500 meter hingga 3 kilometer dari sumber mata air. ”Untuk jumlahnya kami belum bisa menyebutkan karena datanya terus berkembang. Yang jelas kami akan berupaya untuk memberikan bantuan kepada daerah terdampak kekeringan,” janjinya.

Penanganan bencana kekeringan sama dengan tahun sebelumnya. Yakni, bantuan dropping air bersih kepada masyarakat desa yang terdampak kekeringan.

Pihaknya masih memvalidasi data desa terdampak kekeringan. Setelah SK bupati diterbitkan, pihaknya melakukan rapat koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya seperti PDAM, bappeda, dan BPKAD.

”Dropping air bersih belum dilakukan. Kami masih menuggu validasi data daerah yang terdampak kekeringan,” tuturnya.

Buyama, seorang warga di Desa Baruh, Kecamatan Sampang, mengaku ketersediaan air di desaya masih cukup. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dia menumpang sumur milik tetangga. Namun, lama-kelamaan air di sumur tersebut tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama musim kemarau.

”Kebetulan jaraknya tidak jauh dari rumah. Tapi kalau seperti kemarau tahun lalu, airnya tidak cukup,” ungkap janda beranak dua itu. (bil)

(mr/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia