Jumat, 19 Jul 2019
radarmadura
icon featured
Bangkalan

Pengadaan Mobil Desa Belum Terealisasi

20 Juni 2019, 15: 38: 29 WIB | editor : Abdul Basri

ASET: Warga kemarin berada di dekat bus milik pemkab yang diparkir di belakang kantor Dishub Bangkalan.

ASET: Warga kemarin berada di dekat bus milik pemkab yang diparkir di belakang kantor Dishub Bangkalan. (A. YUSRON FARISANDY/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Tahun ini Dinas Perhubungan (Dishub) Bangkalan mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat untuk pengadaan mobil operasional desa. Sayangnya, hingga kini pengadaan kendaraan yang dianggarkan Rp 4 miliar melalui dana alokasi khusus (DAK) 2019 itu belum terealisasi.

Kepala Dishub Bangkalan Mulyanto Dahlan mengatakan, pengusulan pengadaan mobil desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembagdes). Tiap desa yang sudah melakukan pembahasan dimasukkan ke bappeda dan diusulkan ke Kementerian Desa (Kemendes).

Lalu, lanjut dia, turun surat keputusan (SK) yang mengusulkan kendaraan tersebut. ”Yang tidak mengusulkan ke Kemendes lewat musrenbangdes ya tidak akan dapat,” ujarnya. ”Acuannya itu,” sambung dia kemarin (19/6).

Pejabat yang akrab disapa Mul itu menambahkan, pengadaan mobil desa merupakan program 2018 dan diproyeksikan terealisasi tahun ini. Ada 20 desa yang mendapatkan program tersebut. Yaitu, sepuluh desa di Kecamatan Kamal dan sepuluh desa di Kecamatan Tanah Merah. ”Memang dua kecamatan itu yang mengusulkan,” terangnya.

Dishub kini menunggu realisasi program tersebut. Pengadaan melalui e-katalog dan dipihakketigakan. Jenis kendaraannya yakni Suzuki Carry. ”Mudah-mudahan dalam bulan ini bisa terealisasi. Semua tahapan sudah, tinggal proses realisasi dan kesiapan showroom,” jelasnya.

Pria yang juga menjabat Plt kepala Satpol PP Bangkalan itu menegaskan, desa tidak dibebankan administrasi. Mul mengimbau, ketika kendaraan tersebut terealisasi, pemerintah desa hendaknya merawat dan memanfaatkan dengan maksimal untuk kepentingan masyarakat.

”Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa seiring dengan harapan pemerintah. Yang penting, nanti mobil dirawat. Biaya perawatan kemungkinan masuk dalam APBDes,” tandasnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Fadhur Rosi mengatakan, pengadaan mobil desa masuk pada anggaran tahun ini. Karena itu, harus terealisasi tahun ini. ”Kami menyambut baik. Semoga segera terealisasi supaya dirasakan oleh masyarakat,” ujar politikus Partai Demokrat asal Kecamatan Socah itu.

(mr/rul/hud/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia