Kamis, 12 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Sumenep

Standar Penyerapan Terlalu Tinggi

17 Juni 2019, 15: 28: 27 WIB | editor : Abdul Basri

KAIS REZEKI: Petani garam beraktivitas di lahan pergaraman di Desa Karang Anyar, Kecamatan Kalianget.

KAIS REZEKI: Petani garam beraktivitas di lahan pergaraman di Desa Karang Anyar, Kecamatan Kalianget. (BADRI STIAWAN/RadarMadura.id)

Share this      

SEMENTARA itu, standardisasi penyerapan garam rakyat dari pemerintah dinilai masih terlalu tinggi. Padahal banyak hasil produksi garam rakyat yang tidak mampu mencapai standar itu. Alhasil, banyak garam rakyat yang tidak terserap.

Direktur Pusat Unggulan Inovasi (PUI) Garam Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Mahfud Efendy menyampaikan, UTM sudah berusaha memberikan masukan kepada pemerintah terkait untuk bisa menurunkan standar penyerapan garam rakyat. Saat ini pemerintah masih menentukan standar garam dengan kandungan 94,7 persen natrium klorida (NaCl).

Indonesia masih terus impor garam. Bukan hanya industri, tapi juga garam konsumsi. ”Seandainya hanya industri kami tidak risau. Maka dari itu, UTM mengajukan diri menjadi PUI garam untuk mengkaji masalah tersebut,” ungkapnya kemarin (16/6).

Menurut dia, pemerintah masih gemar melakukan impor garam dengan alasan produk luar negeri lebih murah, mutu terjamin, dan memiliki stok melimpah. Hanya, impor garam yang dilakukan tidak membatasi antara garam industri dan konsumsi. Dengan demikian, impor berdampak buruk bagi penyerapan garam rakyat yang dinilai terlalu mahal, mutu rendah, dan stok terbatas.

Padahal untuk konsumsi, garam rakyat masih memenuhi syarat kelayakan. Standar garam yang diserap pemerintah ditentukan harus memiliki minimal 94,7 persen NaCl. Untuk konsumsi, kandungan NaCl tidak butuh terlalu tinggi.

Mahfud menjelaskan, untuk konsumsi, semakin rendah kandungan NaCl, maka semakin bagus untuk tubuh. Lebih banyak kandungan mineral di dalamnya. ”Kebanyakan garam rakyat itu 80 NaCl. Garam rakyat tidak masuk. Karena rendah kualitasnya,” ujar Mahfud.

Di sisi lain, pemerintah masih tidak memperhatikan segmentasi kebutuhan garam. Antara pemakaian untuk industri dengan konsumsi. Jika untuk garam industri, produksi rakyat memang tidak memenuhi. Namun untuk konsumsi masih layak. Selain itu, Indonesia juga tidak pernah melakukan riset berapa kebutuhan total garam konsumsi. Semua masih berdasarkan perkiraan.

”Kami sudah memberikan masukan untuk segera membahas masalah ini. Semua kementerian dan instansi terkait,” jelasnya.

Menurut Mahfud, pemerintah masih beranggapan garam industri juga bisa digunakan untuk konsumsi. Misal untuk industri makanan dan minuman. Padahal, industri ini pada dasarnya membutuhkan garam konsumsi. Karena ketika menggunakan standar garam industri, tidak baik untuk tubuh.

Maka dari itu, UTM menganjurkan pemerintah mengubah nomenklatur pembagian jenis garam. Menjadi garam pangan dan nonpangan untuk membedakan penggunaannya. Garam untuk industri dan medis masuk nonpangan. Garam konsumsi masuk pangan.

Dengan demikian, pemerintah juga perlu membedakan standardisasi penyerapan garam rakyat. Antara mutu atau kandungan NaCl bagi garam pangan dan nonpangan. Sementara untuk memenuhi kebutuhan negeri ini akan garam industri, semestinya pemerintah lebih mendorong PT Garam untuk memproduksi jenis tersebut.

”Agar tidak lagi memproduksi garam konsumsi. Cukup industri saja agar tidak lagi bersaing dengan masyarakat. Biar masyarakat yang memproduksi garam konsumsi,” kata Mahfud.

Direktur Utama PT Garam Budi Sasongko mengatakan, standar kualitas garam memang ditetapkan minimal 95 persen NaCl. Termasuk mutu produk dari PT Garam. Dia mengaku lembaganya tahun ini sudah tidak lagi memiliki anggaran untuk menyerap garam rakyat. Sebab, PT Garam juga memiliki target produksi yang tinggi.

Standar kualitas penyerapan garam pemerintah sudah sesuai. Menurutnya, kandungan NaCl 95 persen untuk konsumsi rumah tangga masih bagus. ”Untuk kesehatan juga baik,” tandasnya.

(mr/bad/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia