Jumat, 19 Jul 2019
radarmadura
icon featured
Bangkalan

Toko Modern Marak, Perda Masih Lemah

Kepala DPMPTSP Berdalih karena Baru

16 Juni 2019, 20: 29: 44 WIB | editor : Abdul Basri

MEMILIH: Warga tengah berbelanja di sebuah pasar modern di Jalan Halim Perdanakusuma, Bangkalan, kemarin (15/6).

MEMILIH: Warga tengah berbelanja di sebuah pasar modern di Jalan Halim Perdanakusuma, Bangkalan, kemarin (15/6). (A. YUSRON FARISANDY/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Pendirian pasar modern di Kota Salak semakin menjamur. Tidak hanya di wilayah perkotaan. Tapi, juga berdiri di kecamatan. Jarak bangunan pasar modern satu dan lainnya juga berdekatan.

Kondisi tersebut mempengaruhi pasar tradisional. Dengan begitu, membuat pedagang tradisional resah. Sedangkan pihak berwenang, seperti satpol PP, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) belum ada langkah konkret.

Kepala DPMPTSP Bangkalan Ismet Effendi mengaku selama menjabat belum ada pengajuan pendirian bangunan baru toko modern. Bangunan yang sudah berdiri maupun yang masih proses izin kepada pimpinan sebelumnya.

Pria yang belum genap dua bulan menjabat kepala DPMPTSP Bangkalan itu mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah bangunan pasar modern se-Bangkalan. Namun, bangunan pasar modern yang semakin marak memang diakui. ”Kalau jumlahnya kurang tahu. Senin (17/6) saja ke kantor lebih jelasnya,” pintanya kemarin (15/6).

Kabid Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal DPMPTSP Bangkalan Moh. Hasbullah memyampaikan, peraturan perlindungan pasar rakyat dan penataan pasar modern redaksinya tidak mengikat. Sehingga masih ada celah terhadap berbagai pihak untuk mendirikan toko modern. Walaupun bangunannya berdempetan dengan pasar tradisional.

Ketentuan tersebut diatur dengan Perda 05/2016 pasal 27 poin 3 huruf b tentang Pendirian Toko Modern. Dalam peraturan itu disebutkan tidak boleh berdekatan dengan pasar tradisional. ”Itu tidak mengikat. Jadi itu celah yang dimanfaatkan oleh mereka yang ingin mendirikan toko modern” ujarnya.

Dalam peraturan itu dijelaskan, pendirian toko modern tidak boleh berdekatan dengan pasar tradisional minimal radius 3 kilometer. Namun, lanjut dia, ada turunan di bawahnya yang menjelaskan bahwa boleh mendirikan toko modern kurang dari 3 kilometer. ”Sedangkan syaratnya, waktu buka tidak bersamaan atau jenis barang yang dijual tidak sama,” imbuhnya.

Dia mengakui, Perda 05/2016 ini dinilai masih ada kelemahan. Kelemahan tersebut dijadikan kesempatan oleh pengusaha untuk mendirikan toko modern yang berdampingan dengan pasar tradisional. ”Jika mengacu kepada perda tersebut di dalam perda itu ada unsur-unsur kelemahan juga,” tandasnya.

Anggota Komisi B Bangkalan Hotib Marzuki mengatakan, jika ada perda yang dilanggar, pihaknya akan meminta bupati untuk mengevaluasi. Itu supaya perda yang sudah ada ini tidak dilanggar. ”Supaya tidak tumpang tindih,” ujarnya.

Politikus PKB asal Kecamatan Kamal itu menambahkan, keberadaan pasar modern ini juga sedikit dikurangi. Dalam waktu dekat pihaknya akan menindaklanjuti informasi pendirian bangunan pasar modern. ”Paling tidak pada Rabu kami gelar (investigasi) bersama teman-teman komisi B lainnya,” janjinya. 

(mr/rul/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia