Jumat, 19 Jul 2019
radarmadura
icon featured
Sumenep

Sebagian Pendapatan Wisata Mengalir ke Pihak Ketiga

16 Juni 2019, 17: 44: 24 WIB | editor : Abdul Basri

BERMAIN: Sejumlah masyarakat berlibur di Pantai Slopeng di Desa Sama’an, Kecamatan Dasuk, kemarin.

BERMAIN: Sejumlah masyarakat berlibur di Pantai Slopeng di Desa Sama’an, Kecamatan Dasuk, kemarin. (VIVIN AGUSTINHATONO/RadarMadura.id)

Share this      

SUMENEP – Pengelolaan dua destinasi wisata, yakni Pantai Lombang dan Slopeng, dipihakketigakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) Sumenep. Pengalihan itu membuat pendapatan asli daerah (PAD) dari dua wisata unggulan itu semakin menyusut. Sebab, sebagian mengalir ke pihak lain.

Kepala UPT Destinasi Wisata Sumenep Anwar membenarkan pengelolaan destinasi wisata di Pantai Lombang dan Slopeng dipihakketigakan. Nilai kontraknya Rp 58 juta untuk Pantai Slopeng dan Rp 65 juta untuk Lombang.

”Lebih tinggi Lombang karena pengunjungnya lebih banyak,” ucap Anwar kemarin (15/6).

Kerja sama itu berlangsung selama 12 hari sejak Lebaran Idul Fitri, Rabu (5/6). Dirinya mengakui upaya pengalihan pengelolaan itu berdampak pada perolehan PAD. Namun, hal tersebut tetap dilakukan agar lebih maksimal. Sebab, di dua lokasi itu banyak lubang tikus yang bisa dijadikan jalur masuk pengunjung tanpa karcis. ”Dua tempat wisata itu tidak dipagar,” tuturnya.

Menurut Anwar, pengelolaan dua pantai banyak membutuhkan tenaga. Dengan demikian, pihaknya memilih untuk memihakketigakan. Cara itu dinilai lebih maksimal ketimbang dikelola sendiri oleh pemerintah. ”Kalau hanya dikelola oleh kami tidak akan maksimal,” katanya.

Selain itu, pengelolaan destinasi wisata lebih memprioritaskan masalah kesejahteraan masyarakat sekitar dibandingkan PAD. Diharapkan, tempat wisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. ”Kami ingin memberikan peluang kepada masyarakat,” kata dia.

Dia menjelaskan, pihak ketiga yang mengelola Pantai Slopeng yaitu Karang Taruna Desa Sama’an. Sementara pihak ketiga Pantai Lombang yaitu kelompok sadar wisata (pokdarwis) Desa Lombang, badan usaha milik desa (BUMDes), dan Koperasi Wisata Desa Lombang.

Selama dikelola pihak ketiga, harga karcis naik. Jika biasanya hanya Rp 5 ribu, naik menjadi Rp 15 ribu. Pihaknya mengaku tidak bisa berbuat banyak. Sebab, hal itu merupakan kewenangan dari pengelola.

Anggota Komisi IV DPRD Sumenep Suroyo meminta pemerintah mengkaji kebijakan tersebut. Terutama masalah PAD. ”Jika masalah personel, perlu menambah saat momen-momen tertentu dengan memanfaatkan tenaga masyarakat sekitar,” sarannya. (jup)

(mr/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia