Sabtu, 23 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Gugatan ke MK tanpa Melalui DPC

11 Juni 2019, 13: 46: 23 WIB | editor : Abdul Basri

KERJA KERAS: Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah mengecek dokumen yang akan dikirim ke KPU Provinsi Jatim untuk persiapan sidang di MK kemarin.

KERJA KERAS: Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah mengecek dokumen yang akan dikirim ke KPU Provinsi Jatim untuk persiapan sidang di MK kemarin. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN – Ubaidillah, caleg PPP dari daerah pemilihan (dapil) 4 resmi mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu dilayangkan lantaran diduga kuat terjadi kecurangan berupa adanya ”pemilih siluman”.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan Moh. Hamzah menyampaikan, beberapa waktu lalu mendapat surat tembusan terkait sengketa PHPU yang diajukan caleg PPP. Sebelumnya, partai berlambang Kakbah itu berencana menyelesaikan persoalan tersebut di internal partai.

Sebab, perselisihan itu lebih pada antar caleg di partai bernomor sepuluh itu. Namun, caleg PPP tetap mengajukan sengketa. ”Kami siapkan materi yang akan disampaikan di persidangan,” katanya kemarin (10/6).

Menurut Hamzah, pengajuan sengketa hasil pemilu hak setiap warga. KPU akan mematuhi apa pun hasil keputusan yang diambil MK. ”Pengajuan sengketa hasil pemilu adalah hak konstitusional,” ujarnya.

Haidar Ansori selaku pendamping tim pemenangan Ubaidillah membenarkan gugatan tersebut. Menurut dia, PHPU yang diajukan ke MK disatukan dengan DPP PPP. Secara regulasi, sengketa pemilu yang diajukan caleg wajib melalui pengurus partai di tingkat pusat.

Materi sengketa yang diajukan bukan terkait pergeseran suara seperti yang dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan beberapa waktu lalu. Tetapi, adanya ”pemilih siluman” di beberapa tempat pemungutan suara (TPS).

Ditemukan beberapa orang meninggal dunia dan merantau ke luar daerah tercatat menggunakan hak pilih. Indikasinya, nama yang bersangkutan tercontreng di daftar hadir. ”Kalau pergeseran suara sudah diperbaiki,” tuturnya.

Haidar menyampaikan, dalam waktu dekat sidang perdana PHPU akan digelar. Tim Ubaidillah menyiapkan materi secara lengkap dan siap dibeberkan di hadapan majelis hakim MK di Jakarta.

Ketua DPC PPP Pamekasan Halili Yasin mengaku tidak mengetahui secara detail materi gugatan yang disampaikan Ubaidillah. Sebab, gugatan tersebut tidak melalui DPC. Tetapi, langsung ke DPP PPP.

Pengurus partai di Pamekasan tidak mengeluarkan surat pengantar atas gugatan tersebut. Justru, DPC PPP terus berupaya bermusyawarah agar persoalan yang terjadi diselesaikan di internal.

”Ya kita lihat saja nanti. Apakah yang berhasil (menyelesaikan persoalan) musyawarah di internal partai atau di MK. Kami terus berupaya memediasi persoalan ini,” kata pria yang juga Ketua DPRD Pamekasan itu.

Untuk diketahui, PPP merajai perolehan suara di dapil 4 Pamekasan. Partai Kakbah memborong 4 kursi dewan dengan total perolehan 41.497 suara. Dari partai tersebut, Zamahsyari menempati kursi keempat dengan perolehan 6.061 suara.

Sementara Ubaidillah memperoleh 6.050 suara atau terpaut 11 suara dari Zamahsyari. Beberapa kali tim Ubaidillah menggelar aksi demonstrasi lantaran diduga ada kecurangan berupa daftar pemilih tercontreng, padahal orangnya tidak ada. 

(mr/pen/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia