Sabtu, 23 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Dalami Dugaan Kecurangan Pemilu

Golkar Cabut Gugatan di MK

10 Juni 2019, 13: 12: 38 WIB | editor : Abdul Basri

Dalami Dugaan Kecurangan Pemilu

Share this      

PAMEKASAN – Pesta demokrasi belum sepenuhnya usai. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan masih menyelidiki dugaan adanya kecurangan. Sedikitnya ada delapan laporan didalami kebenarannya.

Ketua Bawaslu Pamekasan Abdullah Saidi mengatakan, peserta pemilu melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Jatim. Bawaslu Jatim melimpahkan penanganan laporan tersebut kepada Bawaslu Pamekasan.

Bawaslu Pamekasan itu kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengklarifikasi kepada beberapa pihak terkait. Materi laporannya beragam. Di antaranya, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan kecurangan berupa pergeseran suara, dan dugaan pelanggaran lainnya. Tempat kejadian perkara (TKP) kasus tersebut di beberapa dapil.

Bawaslu meminta keterangan sejumlah pihak terkait. Di antaranya, pelapor dan sebagian anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK). ”PPK Larangan sudah kami mintai klarifikasi,” katanya kemarin (9/6).

Dugaan pidana pemilu juga ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Kasus yang berkaitan dengan unsur pidana, langsung dilanjutkan penanganannya di sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu).

Saidi menyampaikan, penanganan kasus tersebut masih berlangsung. Klarifikasi dan kajian terhadap laporan itu terus dilakukan. Bawaslu belum mengambil keputusan ataupun kesimpulan dari kasus yang ditangani.

Dia berjanji seluruh laporan yang dilayangkan peserta pemilu dan masyarakat itu ditindaklanjuti secara serius dan profesional. Bahkan, diupayakan penyelidikan laporan tersebut segera tuntas.

Mengingat, kasus terkait pemilu menjadi atensi masyarakat. Kinerja Bawaslu dipantau oleh rakyat. ”Akan kami tindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku,” kata mantan aktivis HMI itu.

Aktivis Lembaga Kajian Kebijakan Pemerintah (LKKP) Zahrul Anam mengatakan, laporan pelanggaran pemilu wajib ditindaklanjuti dengan serius. Sebab, kasus tersebut berkaitan dengan hajat orang banyak.

Bawaslu harus memastikan tidak ada kecurangan dalam pesta demokrasi. Dengan demikian, masyarakat percaya bahwa pemimpin terpilih hasil pemilu benar-benar sesuai keinginan rakyat.

Jika Bawaslu tidak memberi jaminan bahwa pemilu bersih, jangan salahkan rakyat jika tidak percaya pada pemimpin yang terpilih itu. Bawaslu memiliki tugas berat membangun dan mempertahankan kepercayaan rakyat. ”Sekecil apa pun pelanggaran, harus ditindaklanjuti sesuai aturan,” tandasnya.

Sementara itu, Partai Golkar mencabut gugatannya yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Informasi pencabutan gugatan itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan Moh. Hamzah kemarin.

Menurut Hamzah, Partai Golkar melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke MK. Partai berlambang pohon beringin itu menduga ada kecurangan di daerah pemilihan (dapil) 1.

Kecurangan tersebut berupa pergeseran suara. MK menerima gugatan tersebut dengan mengeluarkan nomor register. Namun, PHPU itu akhirnya dicabut. ”Kami menerima pencabutan gugatan itu,” ungkap dia.

Hamzah menyampaikan, ada perbedaan antara hasil rekapitulasi versi KPU dengan internal Partai Golkar. Namun, perbedaan itu justru menguntungkan bagi caleg partai dengan nomor urut 4 itu.

Sebab, perolehan suara hasil rekapitulasi KPU lebih banyak dibanding hasil penghitungan internal partai. KPU sempat menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan dalam persidangan.

Namun, akhirnya dokumen itu dikembalikan lantaran gugatan dicabut. KPU mempersilakan peserta pemilu melayangkan gugatan ke MK jika merasa ada ketidakpuasan terhadap hasil pemilu.

Gugatan tersebut merupakan langkah konstitusional yang dilindungi undang-undang. KPU akan mematuhi seluruh proses yang berlaku. ”Peserta pemilu berhak melayangkan gugatan,”  katanya.

Menurut Hamzah, pada rekapitulasi tingkat kecamatan, sempat ada protes dari caleg dapil 1 yang meliputi Kecamatan Kota dan Tlanakan. Namun, protes tersebut akhirnya diselesaikan bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan semua saksi.

Dugaan pergeseran suara di dapil tersebut sebenarnya klir pada waktu rekapitulasi. Namun, Golkar tetap melayangkan gugatan lantaran diduga masih ada pergeseran suara.

Di tempat terpisah, Sekretaris DPD Partai Golkar Pamekasan Sulaisi Abdurrazaq mengaku belum mengetahui pencabutan gugatan itu. Dia belum bisa memberikan statement. ”Sementara ini belum ada info ke kami,” ujarnya.

Untuk diketahui, dugaan pergeseran suara di dapil 1 sempat dilaporkan ke Bawaslu Pamekasan. Pelapornya adalah Sucahyani melalui tim dan kuasa hukumnya. Perempuan itu merupakan caleg Partai Golkar.

Versi Sucahyani, ada pergeseran suara antar partai dan beberapa caleg. Pergeseran suara itu merugikan sehingga Bawaslu Pamekasan diminta menindaklanjuti dengan membuka hasil rekapitulasi mulai tingkat tempat pemungutan suara (TPS) hingga kecamatan.

Namun, tuntutan tersebut tidak dikabulkan. Bawaslu beralasan, pembukaan dokumen tersebut harus melalui proses sidang di MK. Sucahyani kemudian melaporkan ke Bawaslu Jatim. Seluruh anggota Bawaslu Pamekasan dilaporkan ke Ombudsman karena dianggap lalai menjalankan tugas pelayanan publik.

(mr/pen/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia