Sabtu, 23 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Hukum & Kriminal
Umumkan Tersangka Usai Lebaran

Penyidik Kejari Dapat Ancaman Tangani Kasus Kambing Etawa

31 Mei 2019, 13: 31: 10 WIB | editor : Abdul Basri

TEGAS: Kasipidsus Kejari Bangkalan Mohammad Iqbal saat ditemui di ruang kerjanya.

TEGAS: Kasipidsus Kejari Bangkalan Mohammad Iqbal saat ditemui di ruang kerjanya. (DARUL HAKIM/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Lebih kurang sudah setahun kasus dugaan korupsi program kambing etawa yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan belum ada perkembangan. Namun, Korps Adhyaksa berjanji dalam waktu akan menetapkan tersangka karena pemberkasan beserta bukti-bukti sudah dilengkapi.

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bangkalan Mohammad Iqbal menegaskan, perkembangan kasus kambing etawa, akan diumumkan tersangka. Pemberkasan sudah semua. Termasuk kerugian negara telah ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

”Dari BPKP sudah ditetapkan berapa jumlah kerugian negara. Nominalmya berapa kami beri tahukan lebih lanjut nanti,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya Rabu (29/5). ”Jika pimpinan menghendaki Juni, saya siap Juni menginformasikan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Hasil dari penyelidikan, lanjut pria asal Lombok itu, kemungkinan mengarah kepada dua tersangka terlebih dahulu. Inisialnya akan diumumkan usai Lebaran. Yang jelas, kejari bakal menindaklanjuti kasus yang ditangani itu. ”Tenang saja. Sangat memungkinkan dua tersangka nanti,” tegasnya.

Ditanya dua calon tersangka yang dimaksud dari PNS apa non-PNS, Iqbal tidak ingin menjawab secara detail. Pihaknya akan melakukan press release usai Lebaran untuk menentukan tersangka. Begitu pun barang bukti (BB) yang didemo masyarakat, uang yang dititipkan ke kejaksaan tidak ada.

”Termasuk itu (BB, Red) akan kami jawab usai Lebaran. Semuanya akan kami tunjukkan. Uang yang dititipkan ke kami, kami titipkan ke bank pemerintah. Nanti kami tunjukkan rekening korannya saja,” bebernya.

Mantan Kasidatun Kejari Kutai Timur itu menyatakan, pihaknya sudah melengkapi berkas dan BB meliputi dokumen dan uang. Juga penitipan uang dari kepala desa, pihaknya ada dokumentasi foto dan berita acara.

Ditanya kendala apa yang membuat penyelidikan hingga memakan waktu lama? Iqbal menjawab baru empat bulan menjabat Kasi Intel di Kejari Bangkalan. Selama pihaknya menjabat, dia mengakui kendala tidak ada.

Namun, berbarengan dengan pemilu, pihaknya menjaga situasi supaya Bangkalan tetap kondusif. Di samping itu, supaya perkara yang ditangani tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan lawan politik. ”Itu bukan kendala. Kami hanya mendukung program pemerintah,” ucapnya.

Sementara ancaman kepada penyidik diakui ada. Ancaman melalui pesan singkat dan telepon. Yang memanfaatkan nama penyidik dan institusi di luar kejari banyak. Karena itu, pihaknya memilih tidak terlalu vulgar terhadap masyarakat. ”Saya pastikan tidak ada SP3. Pokoknya perkara ini harus dilanjut sampai tuntas,” tegasnya.

Iqbal menjelaskan, penetapan tersangka akan mengarah pada penahanan. Karena itu, pihaknya secepatnya akan mengumumkan penetapan tersangka kasus kambing etawa. Tinggal menunggu perintah pimpinan. ”Saksi yang sudah kami mintai keterangan lebih dari seratus orang. Kebanyakan PNS,” ungkapnya.

Untuk diketahui, pengadaan kambing etawa merupakan program di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan pada 2017. Realisasinya tersebar di 273 desa se-Bangkalan. Total anggaran Rp 9.213.750.000.

Hasil pemeriksaan penyidik, tiap desa dianggarkan Rp 33.750.000. Perinciannya, Rp 13.750.000 untuk membeli empat kambing etawa betina (termasuk di dalamnya Rp 800 ribu biaya transportasi). Dana tersebut bersumber dari APBD Bangkalan 2017.

Lalu, Rp 10 juta untuk membeli satu ekor kambing etawa jantan (termasuk di dalamnya Rp 800 ribu untuk biaya transportasi) dan Rp 10 juta untuk pembuatan kandang kambing etawa. Dana itu bersumber dari APBDes 2017 di tiap desa.

Kejanggalan realisasi prograam tersebut, biaya transportasi dianggarkan dobel. Penyidik telah memeriksa banyak pihak. Di antaranya, DPMD dan BPKAD Bangkalan, swasta atau rekanan, tim anggaran (timgar) pemkab, dan badan anggaran (banggar) DPRD. Penyidik juga memeriksa kepala desa (Kades) dan badan usaha milik desa (BUMDes). 

(mr/rul/hud/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia